English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF

Post

news

Loading...

The Gaul

The Gaul
SMA 1 tembilahan hulu

Rabu, 26 Mei 2010

Hukum dan Peradilan Negara Indonesia

BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Indonesia sebagai negara hukum sudah merupakan finalisasi dari perjalanan sejarah tata hukum negara Indonesia. Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia agar dapat mewujudkan suatu tatanan keadilan bagi rakyatnya. Nah ini yang akan dibahas dalam pembuatan makalah ini.

2. Tujuan
Indonesia termasuk tiga besar sebagai negara terkorup di dunia,dan masih belum mampu berbicara banyak untuk mengatasi masalah ini. Para koruptor kelas kakap masih belum terjangkau oleh hukum Indonesia. Sementara itu dalam kasus narkoba hukum Indonesia terlah berhasil menjatuhkan terpidana mati terhadap beberapa orang yang terlibat didalamnya.
Bagaimana sebenarnya mekanisme hukum dan peradilan di Indonesia ini?


3. Rumusan Masalah
Apakah sebenarnya hukum dan peradilan itu, serta bagai mana hukum dan peradilan itu dapat berjalan sebagai satu sistem.
Mengenai pengertian hukum tidaklah mudah untuk dirumuskan secara pasti dan memuaskan. Apeldoorn misalnya, mengatakan bahwa tidak mungkin hukum itu di defensikan,karena hukum itu mempunyai banyak sekali segi. Sedangkan peradilan itu sendiri merupakan bagian proses dari hukum . Nah bagai mana kemudian hukum dan peradilan itu berjalan sebagai suatu sistem.






BAB II
PEMBAHASAN
1. Pengertian Hukum
Hubungan antar manusia sangat beragam, sehingga apabila harus didefenisikan tentang hukum, maka sangat beraneka ragam pula defenisi yang diperoleh. Menurut GW. Paton, defenisi yang beraneka ragam itu disebabkan setiap serjana memberikan defenisi itu dari sudut pandang sendiri.
Beberapa defenisi tentang hukum menurut pakar hukum:
a. Prof. Mr. E.M. Meyers
Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.
b. Leon Duguit
Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.

c. Drs. E. Utrecht, S.H
Hukum adalah himpunan peratuan ( perintah dan larangan ) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
d. S.M. Amin, S.H
Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia.
e. J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H
Hukum adalah peratuan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman terentu.
Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuaanya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya.
a. Hukum di Indonesia
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.
Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechts Staat) yang menurut Frederich Julius Stahl memiliki 4 unsur sebagai berikut :
a. Hak-Hak Dasar Manusia
b. Pembagian Kekuasaan
c. Pemerintahan Berdasarkan Peratura-Peraturan
d. Peradilan Tata Usaha

Konsep negara hukum tersebut terlihat ideal dan rule of law pun sebenarnya tercakup didalamnya. Inti dari rule of the law adalah terciptanya tatanan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana rakyat bisa memperoleh kepastian hukum, rasa keadilan dan dijamin hak-hak asasinya.
Ada 3 hal untuk dapat mewujudkan rule of the law di Indonesia yaitu sebagai berikut :
1. Hukum di Indonesia harus memnuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Maksudnya sejak dari proses legislasi di DPR para wakil rakyat harus bisa melaksanakan aspirasi rakyat dalam rancangan undang-undang yang dikerjakannya. Hukum yang diciptakan harus responsip terhadap tuntutan akan rasa keadilan dan hukum yang diciptakan harus bersih, murni dari intervensi, politik, ekonomi dan kepentingan sekelompok orang.
2. Indonesia harus menjalankan suatu sistem peradilan yang jujur, adil dan bersih dari KKN. Sistem peradilan Indonesia saat ini belum dilaksanakan sebagai mana mestinya, karena kurangnya pemahaman dan kemauan atau bahkan kurangnya ketulusan dari mereka yang terlibat dalam sistem peradilan, seperti penyidik, penuntut umum,hakim, penasihat umum, jaksa, bahkan masyarakat pencari keadilan.
3. Akseses publik keperadilan harus di tingkatkan. Hukum positif Indonesia telah merumuskan sejumlah hak masyarakat pencari keadilan yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Secara umum dapat dikatakan bahwa hak yang diberikan kepada pencari keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia tidak tertinggal dengan negara-negara lain, dan umumnya mengikuti norma dan prisnsip dalam instrumen Internasional. Akan tetapi dalam banyak peristiwa justru kewenangan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum tersebut telah disalah gunakan sehingga merugikan hak para pencari keadilan. Sejumlah kenyataan lain yang sering dijumpai adalah awal pemeriksaan yang tidak pasti, intimidasi, meremehkan keterangan yang diberikan dan lain sebagainya.
Jenis-jensi hukum di Indonesia
 Hukum perdata Indonesia
Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuaanya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya
Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.
Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum tersebut juga mempengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum Anglo-Saxon (yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran atau negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya Amerika Serikat), sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum komunis, sistem hukum Islam dan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan.
Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan BW)yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan azas konkordansi. Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian. Kitab undang-undang hukum perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu:
• Buku I tentang Orang mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
• Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi (i) benda berwujud yang tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu); (ii) benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak; dan (iii) benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang). Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU tentang hak tanggungan.
• Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer.
• Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian; mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.
Sistematika yang ada pada KUHP tetap dipakai sebagai acuan oleh para ahli hukum dan masih diajarkan pada fakultas-fakultas hukum di Indonesia.
 Hukum pidana Indonesia
Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik (C.S.T Kansil).Hukum privat adalah hukum yg mengatur hubungan orang perorang, sedangkan hukum publik adalah hukum yg mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).
 Hukum tata negara
Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara.
 Hukum tata usaha (administrasi) negara
Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya . hukum administarasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara.kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah ,sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah,untuk hukum administrasi negara dimana negara dalam "keadaan yang bergerak". Hukum tata usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit.
 Hukum acara perdata Indonesia
Hukum acara perdata Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum perdata. Dalam hukum acara perdata, dapat dilihat dalam berbagai peraturan Belanda dulu(misalnya; Het Herziene Inlandsh Reglement/HIR, RBG, RB,RO).
 Hukum acara pidana Indonesia
Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981.
b. Penggolongan Hukum
Hukum di Indonesia sangat beraneka ragam, begitu juga dengan peradilannya. Hal tersebut sebagai upaya penegakan supremasi hokum.
Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat diklasifikasikan atau digolongkan sebagai berikut:
Berdasarkan bentuknya, hukum dibedakana atas 3 jenis yaitu :
a. Hukum tertulis yang dibedakan atas dua macam yaitu :
1. Hukum Tertulis yang dikodifikasikan,yaitu hukum yang disusun secara lengkap,sistematis, teratur dan di bukukan, sehingga tidak memerlukan lagi peraturan pelaksanaan. Contohnya KUHP,KUH perdata, KUH dagang.
2. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan,yaitu hokum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap dan masih terpisah-pisah, sehingga sering memerlukan peraturan pelaksana dalam penerapanya. Contohnya UU, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden.
b. Hukum Tidak (hukum kebiasaan) yaitu hukum yang hidup dan di yakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak di bentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh didalam masyarakat itu sendiri.
c. Hukum Peradilan yaitu hukum yang dibuat atau lahir dari lembaga peradilan, seperti putusan dan penetapan pengadilan.
Berdasarkan sumbernya hukum dibedakan atas dua jenis sebagai berikut :
a. Sumber hukum materi, yaitu sumber yang menentukan isi suatu peraturan hukum. Misalnya perasaan hukum masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial, dan sebagainya.
b. Sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yang menentukan bentuk dari suatu peraturan hukum. Misalnya UU, hukum kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan sebagainya.
Berdasarkan waktu berlakuya :
a. Ius constitutum (hukum positif), yaitu hokum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Misalnya UU no 23 tahun 1992 tentang kesehatan.
b. Ius constituendum (hukum alam) yaitu hokum yang dicita-citakan untuk diberlakukan, atau hukum yang akan ditetapkan kemudian. Misalnya rancangan undang-undang.
2. Sistem Peradilan Nasional
hukum nasional (hukum yang berlaku di Indonesia) secara garis besar dapat dibedakan atas hokum perdata dan hokum public adapun bentuk-bentuknya adalah :
1. Hukum perdata (hukum privat) dapat berbentuk seperti dibawah ini :
a. Hukum perdata yang terdiri atas hukum sipil dan hokum dagang.
b. Hukum perdata adat
2. Hukum public dapat berbentuk seperti dibawah ini :
a. Hukum tata Negara
b. Hukum Tata Usaha Negara
c. Hukum Pidana
d. Hukum Acara Pidana
e. Hukum Acara Perdata
f. Hukum Antarnegara
Demi tegaknya hukum dan keadilan, Negara Indonesia menyelenggarakan system peradilan nasional.
a. Pengertian Sistem Peradilan Nasional
Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia peradilan yang bersal dari kata adil, berarti segala sesuatu mengenai perkara keadilan. Nasional dalam hal ini berarti dalam lingkup bangsa Indonesia.
Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan tentang pengertian system peradilan nasional, yaitu keseluruahan perkara pengadilan dalam satu Negara yang satu sama lain berbeda, namun salaing berkaitan atau berhubungan, sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam system peradilan nasional ini ada banyak pihak yang terlibat didalamnya, seperti penyidik, penuntut umum, hakim, penasihat hokum dan pencari keadilan. Negara Indonesia mempunyai tugas untuk menjalankan suatu system peradilan yang jujur , adil, dan bersih dari KKN (korupsi,kolusi dan nepotisme).
Peradilan nasional yang yang diselenggarakan Negara Indonesia adalah terdiri atas :
1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara
Semua warga Negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menegakan hukum atau mewujudkan supremasi hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Peranan Lembaga-Lembaga Peradilan
Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hokum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hokum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Penyelenggara peradilan pada lembaga peradilan menjadi kekusaan kehakiman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peradilan merupakan badan atau lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman diberbagai lingkungan kehakiman diberbagai lingkungan peradilan termasuk Mahkamah Agung. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang kekusaan kehakiman sebagai berikut :
Kekusaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Mahkamah Agung merupakan pengadilan Negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara. Mahkamah Agung mempunyai wewenang seperti dibawah ini :
1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah mahkamah agung.
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
3. Kewengan lainya yang diberikan undang-undang.
Sementara itu mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusanya bersifat final untuk :
1. Menguji UU terhadap UUD 1945
2. Memutuskan sangketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutuskan pembubaran partai politik
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Selain kewengan diatas, mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hokum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainya atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.
1. Peradilan Umum
Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
Peradilan umum meliputi:
1. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota
2. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi
3. Mahkamah Agung, yaitu salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagai mana dimaksud dalam UUD1945, yaitu mempunyai wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainya yang diberikan oleh undang-undang.
Perubahan UUD 1945 membawa perubahan mendasar mengenai penyelengaraan kekuasaan kehakiman, dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsekuensi dari perubahan ini adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
Sebelumnya, pembinaan Peradilan Umum berada di bawah eksekutif, yakni Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan HAM. Terhitung sejak 31 Maret 2004, organasi, administrasi, dan finansial peradilan umum dialihkan dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung. Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung.

2. Peradilan Agama
Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.
Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelengaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelengaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.
Konsekuensi dari UU Kekuasaan Kehakiman adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebelumnya, pembinaan peradilan agama berada di bawah Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama. Terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004, organisasi, administrasi, dan finansial peradilan agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung.
Lingkungan Peradilan Agama meliputi:
• Pengadilan Tinggi Agama
• Pengadilan Agama
3. Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
Perubahan UUD 1945 membawa perubahan mendasar mengenai penyelengaraan kekuasaan kehakiman, dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsekuensi dari perubahan ini adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
Sebelumnya, pembinaan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah eksekutif, yakni Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan HAM. Terhitung sejak 31 Maret 2004, organasi, administrasi, dan finansial PTUN dialihkan dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung.
Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung.
Peradilan Tata Usaha Negara meliputi:
1. Pengadilan Tata Usaha Negara
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
4. Peradilan Militer
Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer.
Perubahan (Amandemen) UUD 1945 membawa perubahan mendasar mengenai penyelengaraan kekuasaan kehakiman, dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsekuensi dari perubahan ini adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
Sebelumnya, pembinaan Peradilan Militer berada di bawah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Terhitung sejak 1 September 2004, organasi, administrasi, dan finansial Peradilan Militer dialihkan dari TNI ke Mahkamah Agung. Akibat perlaihan ini, seluruh prajurit TNI dan PNS yang bertugas pada pengadilan dalam lingkup peradilan militer akan beralih menjadi personel organik Mahkamah Agung, meski pembinaan keprajuritan bagi personel militer tetap dilaksanakan oleh Mabes TNI.

Peradilan Militer meliputi:
1. Pengadilan Militer
2. Pengadilan Militer Tinggi
3. Pengadilan Militer Utama








BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuaanya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya.
Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechts Staat) Yang memiliki 4 unsur :
a. Hak-Hak Dasar Manusia
b. Pembagian Kekuasaan
c. Pemerintahan Berdasarkan Peratura-Peraturan
d. Peradilan Tata Usaha
Peradilan nasional yang yang diselenggarakan Negara Indonesia adalah terdiri atas :
1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara
B. SARAN
Dalam usaha mewujudkan Negara Indonesia yang adil dan bersih maka kita segenap bangsa Indonesia harus lah menjadi warga Negara yang sadar hokum, karna hokum sebenarnya dibuat agar kita sebagai objek dari hokum dapat menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.









DAFTAR PUSATAKA
Suparyanto Yudi, Suprihatini Amin. 2006.Pendidikan Kewarganegaraan. Klaten : Cempaka Putih
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
http://kuliahhukumindonesia.blogspot.com/2009/01/pengertian-peradilan-dan-pengadilan.html

Senin, 05 April 2010

Republik Indonesia Serikat



KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

(Keputusan Pres. RIS 31 Djan. 1950 Nr. 48.(c) LN 50–3) (du. 6 Peb. ’50)

MUKADDIMAH

Kami bangsa Indonesia semendjak berpuluh-puluh tahun lamanja bersatu-padu dalam perdjuangan-kemerdekaan, dengan senantiasa berhati-teguh berniat menduduki hak-hidup sebagai bangsa jang merdeka-berdaulat. Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sedjarah jang berbahagia dan luhur. Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara jang berbentuk republik-federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha-Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial. Untuk mewudjudkan kebahagiaan kesedjahteraan perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan negara-hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna.

BAB I NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Bagian 1 Bentuk Negara dan Kedaulatan.

Pasal 1
(1) Republik Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat jalah suatu negara-hukum jang (2) Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersamademokrasi dan berbentuk federasi.
sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat.
Bagian 2 Daerah Negara.

Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia, jaitu daerah bersama:
Negara Republik Indonesia, dengan daerah
Pasal 2
menurut status quo seperti tersebut dalam
a. persetudjuan Renville tanggal 17 Djanuari tahun 1948;

Negara Indonesia Timur; Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Djakarta; Negara Djawa Timur; Negara Madura; Negara Sumatera Timur, dengan pengertian, bahwa status quo Asahan Selatan dan Labuhan Batu berhubungan dengan Negara Sumatera Timur tetap berlaku;

Negara Sumatera Selatan;
b. Satuan2 kenegaraan jang tegak sendiri; Djawa Tengah; Bangka; Belitung; Riau; Kalimantan Barat (Daerah istimewa)
Dajak Besar; Daerah Bandjar; Kalimantan Tenggara; dan Kalimantan Timur;

a. dan b. jalah daerah bagian jang dengan kemerdekaan menentukan nasib sendiri bersatu dalam ikatan federasi Republik Indonesia Serikat, berdasarkan jang ditetapkan dalam Konstitusi ini dan lagi c. daerah Indonesia selebihnja jang bukan daerah2-bagian.
Bagian 3 Lambang dan Bahasa Negara.

Pasal 3

(1) Bendera kebangsaan Republik Indonesia Serikat jalah bendera Sang Merah Putih. (2) Lagu kebangsaan jalah lagu "Indonesia Raja". (3) Pemerintah menetapkan meterai dan lambang negara. Pasal 4 Bahasa resmi Negara Republik Indonesia Serikat jalah Bahasa Indonesia.
Bagian 4 Kewarga-Negaraan dan Penduduk Negara.

Pasal 5

(1) Kewarga-negaraan Republik Indonesia Serikat diatur oleh undang-undang federal. (2) Pewarga-negaraan (naturalisasi) dilakukan oleh atau dengan kuasa undang-undang federal. Undang-undang federal mengatur akibat pewarga-negaraan terhadap isteri orang jang telah diwarga negarakan dan anak2nja jang belum dewasa.
Pasal 6 Penduduk Negara jalah mereka jang diam di Indonesia menurut aturan2 jang ditetapkan dengan undang-undang federal.
Bagian 5
Hak dan Kebebasan Dasar Manusia.
Pasal 7
(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang. (2) Segala orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan jang sama oleh Undang-undang. (3) Segala orang berhak menuntut perlindungan jang sama terhadap tiap pembelakangan dan terhadap tiap2 penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian. (4) Setiap orang berhak mendapat bantuan-hukum jang sungguh dari hakim2 jang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan2 jang berlawanan dengan hak2 dasar jang diperkenankan
kepadanja menurut hukum.
Pasal 8 Sekalian orang jang ada didaerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanja.
Pasal 9
(1) Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan Negara. (2) Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan–djika ia warga-negara atau penduduk–kembali kesitu. Pasal 10 Tiada seorang pun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan-budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun jang tudjuannja kepada itu, terlarang.
Pasal 11 Tiada seorang djuapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum setjara ganas, tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina.
Pasal 12
Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, selainnja atas perintah untuk itu oleh kekuasaan jang sah menurut aturan2 undang-undang dalam hal2 dan menurut tjara jang diterangkan dalamnja.
Pasal 13
(1) Setiap orang berhak, dalam persamaan jang sepenuhnja, mendapat perlakuan djudjur dalam perkaranja oleh hakim jang tak memihak, dalam hal menetapkan hak2 dan kewadjiban2nja dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman jang dimadjukan terhadapnja beralasan atau tidak.
(2) Bertentangan dengan kemauannja tiada seorang djuapun dapat dipisahkan dari pada hakim, jang diberikan kepadanja oleh aturan hukum jang berlaku. Pasal 14
(1) Setiap orang jang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannja dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan2 hukum jang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala djaminan jang telah ditentukan dan jang perlu untuk pembelaan.
(2) Tiada seorang djuapun boleh dituntut untuk dihukum atau didjatuhkan hukuman, ketjuali karena suatu aturan hukum jang sudah ada dan berlaku terhadapnja. (3) Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ajat diatas, maka dipakailah ketentuan jang lebih baik bagi sitersangka. Pasal 15
(1) Tiada suatu pelanggaran kedjahatanpun boleh diantjamkan hukuman berupa rampasan semua barang kepunjaan jang bersalah. (2) Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak2 kewargaan.
Pasal 16
(1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu-gugat. (2) Mengindjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang jang mendiaminja, hanja dibolehkan dalam hal2 jang ditetapkan dalam suatu aturan hukum jang berlaku baginja.
dalam perhubungan surat-menjurat
Pasal 17
Kemerdekaan dan rahasia
tidak boleh diganggu-gugat,
selainnja dari pada atas perintah hakim atau kekuasaan lain jang telah disahkan untuk itu menurut peraturan2 undang-undang dalam hal2 jang diterangkan dalam peraturan itu.
Pasal 18 Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsjafan batin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau kejakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanja atau kejakinannja, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik dimuka umum maupun dalam lingkungannja sendiri dengan djalan mengadjarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati
perintah dan aturan2 agama, serta dengan djalan mendidik anak2 dalam iman dan kejakinan orang tua mereka.
Pasal 19 Setiap orang berhak atas kebebasan mempunjai dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 20 Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat setjara damai diakui dan sekadar perlu didjamin dalam peraturan2 undang-undang.
Pasal 21
(1) Setiap orang berhak dengan bebas memadjukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tertulis. (2) Setiap orang berhak memadjukan permohonan kepada penguasa jang sah.
Pasal 22
(1) Setiap warga-negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil2 jang dipilih dengan bebas menurut tjara jang ditentukan oleh undangundang.

(2) Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap2 djabatan pemerintah. Orang asing boleh diangkat dalam djabatan2 pemerintah menurut aturan2 jang ditetapkan oleh undang-undang.
Pasal 23 Setiap warga-negara berhak dan berkewadjiban turut serta dengan sungguh dalam pertahanan kebangsaan.
Pasal 24
(1) Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknja warganegara dalam sesuatu golongan rakjat. (2) Perbedaan dalam kebutuhan masjarakat dan kebutuhan hukum golongan rakjat akan diperhatikan. Pasal 25
(1) Setiap orang berhak mempunjai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. (2) Seorangpun tidak boleh dirampas miliknja dengan semena-mena. Pasal 26
(1) Pentjabutan hak (onteigening) untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, ketjuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan2 undang-undang. (2) Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun, baik untuk selama-lamanja maupun untuk beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan2
undang-undang, ketjuali djika ditentukan jang sebaliknja oleh aturan2 itu.
(1) Setiap warga-negara, dengan menurut sjarat2 kesanggupan, berhak atas pekerdjaan jang ada. Pasal 27
Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerdjaan dan berhak pula atas sjarat2 perburuhan jang adil.
(2) Setiap orang jang melakukan pekerdjaan dalam hal2 jang sama, berhak atas pengupahan adil jang mendjamin kehidupannja bersama dengan keluarganja, sepadan dengan martabat manusia. Pasal 28
Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerdja dan masuk kedalamnja untuk memperlindungi kepentingannja.
Pasal 29
(1) Mengadjar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut peraturan2 undang-undang.
(2) Memilih pengadjaran jang akan diikuti, adalah bebas. Pasal 30 Kebebasan melakukan pekerdjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi2 untuk itu, dan djuga
untuk pengadjaran partikulir, dan mentjari dan mempunjai harta untuk maksud2 itu, diakui.
Pasal 31 Setiap orang jang ada didaerah Negara harus patuh kepada Undang-undang, termasuk aturan2 hukum jang tak tertulis, dan kepada penguasa2 jang sah dan jang bertindak sah.
Pasal 32
(1) Peraturan2 undang-undang tentang melakukan hak2 dan kebebasan2 jang diterangkan dalam bagian ini, djika perlu, akan menetapkan batas2 hak2 dan kebebasan2 itu, akan tetapi hanjalah semata-mata untuk mendjamin pengakuan dan pernghormatan jang tak boleh tiada terhadap hak2 serta kebebasan2 orang lain, dan untuk memenuhi sjarat2 jang adil untuk ketenteraman kesusilaan dan kesedjahteraan umum dalam suatu persekutuan jang demokrasi.
(2) Djika perlu, undang-undang federal menentukan pedoman dalam hal itu bagi undang-undang daerah2-bagian.
Pasal 33 Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak dari padanja untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apapun jang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan jang diterangkan dalamnja.
Bagian 6 Asas2 Dasar

Pasal 34 Kemauan Rakjat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkala jang djudjur dan jang dilakukan menurut hak-pilih jang sedapat mungkin bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara jang rahasia ataupun menurut tjara jang djuga
mendjamin kebebasan mengeluarkan suara.
Pasal 35
Penguasa sesanggupnja memadjukan kepastian dan djaminan sosial, teristimewa pemastian dan keadaan2 perburuhan
sjarat2
pendjaminan
perburuhan dan
jang baik, pentjegahan dan
pemberantasan pengangguran serta penjelenggaraan persediaan untuk hari-tua dan pemeliharaan
djanda2 dan anak2 jatim-piatu.
Pasal 36
(1) Meninggikan kemakmuran rakjat adalah suatu hal jang terus-menerus diselenggarakan oleh penguasa, dengan kewadjibannja senantiasa mendjamin bagi setiap orang deradjat hidup jang
sesuai dengan martabat manusia untuk dirinja serta keluarganja.
(2) Dengan tidak mengurangi pembatasan jang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan2 undang-undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan ketjakapan masing2 untuk turut serta dalam perkembangan sumber2 kemakmuran negeri.
Pasal 37 Keluarga berhak atas perlindungan oleh masjarakat dan Negara.
Pasal 38
Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudajaan serta kesenian dan ilmu-pengetahuan.
Dengan mendjundjung asas ini maka penguasa memadjukan sekuat tenaganja perkembangan
kebangsaan dalam kebudajaan serta kesenian dan ilmu-pengetahuan.
Pasal 39
(1) Penguasa wadjib memadjukan sedapat-dapatnja perkembangan rakjat baik rohani maupun djasmani, dan dalam hal ini teristimewa berusaha selekas-lekasnja menghapuskan buta-huruf. (2) Dimana perlu, penguasa memenuhi kebutuhan akan pengadjaran umum jang diberikan atas dasar memperdalam keinsjafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan peri-kemanusiaan, kesabaran dan penghormatan jang sama terhadap kejakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam djampeladjaran untuk mengadjarkan peladjaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua murid2.
(3) Murid2 sekolah partikulir memenuhi sjarat2 kebaikan2 menurut undang-undang bagi pengadjaran umum, haknja sama dengan hak murid2 sekolah umum. (4) Terhadap pengadjaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewadjiban beladjar jang umum.
Pasal 40
Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh2 memadjukan kebersihan umum dan kesehatan rakjat.
Pasal 41
(1) Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui. (2) Penguasa mengawasi supaja segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh-taat kepada Undang-undang, termasuk aturan2 hukum jang tak tertulis. BAB II
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN DAERAH2-BAGIAN
Bagian 1 Daerah2-Bagian

Babakan 1 Ketentuan umum

Pasal 42 Sambil menunggu penjelesaian susunan Republik Indonesia Serikat sebagai federasi antara negara2-bagian jang saling sama-martabat dan saling sama-hak, maka daerah2 bagian jang
tersebut dalam pasal 2 adalah saling sama-hak. Pasal 43
Dalam penjelesaian susunan federasi Republik Indonesia Serikat maka berlakulah asas-pedoman, Rakjatlah didaerah-daerah bersangkutan jang dinjatakan dengan
menurut djalan demokrasi, memutuskan status jang kesudahannja akan diduduki oleh daerah2
bahwa kehendak
merdeka
tersebut dalam federasi.
Pasal 44
Perubahan daerah sesuatu daerah-bagian, begitu pula masuk kedalam atau menggabungkan diri telah
daerah-bagian jang
kepada
ada, hanja boleh dilakukan oleh sesuatu daerah
suatu
sungguhpun sendiri bukan daerah-bagian–menurut aturan2 jang ditetapkan dengan undangundang federal, dengan mendjundjung asas seperti tersebut dalam pasal 43, dan sekadar hal itu
mengenai masuk atau menggabungkan diri, dengan persetudjuan daerah-bagian jang bersangkutan. Pasal 45
Tataan dan tjara mendjalankan pemerintahan daerah2-bagian haruslah menurut tjara demokrasi, sesuai dengan asas2 jang termaktub dalam Konstitusi ini.
Babakan 2 Negara2.
Pasal 46
(1) Negara2 jang baru dibentuk membutuhkan pengakuan undang-undang federal. (2) Undang-undang federal tidak memberikan status negara kepada daerah2 jang dipandang tidak akan sanggup melaksanakan dan memenuhi hak2, kekuasaan2 dan kewadjibab2 suatu negara. Pasal 47
Peraturan2 ketatanegaraan negara2 haruslah mendjamin hak atas kehidupan-rakjat sendiri kepada pelbagai persekutuan-rakjat didalam lingkungan daerah mereka itu dan harus pula mengadakan kemungkinan untuk mewudjudkan hal itu setjara kenegaraan dengan aturan2 tentang penjusunan persekutuan itu setjara demokrasi dalam daerah2 otonomi.
Pasal 48
(1) Peraturan2 ketatanegaraan negara2 tidak akan memuat ketentuan jang seluruhnja atau sebagian berlawanan dengan Konstitusi ini. (2) Peraturan2 ketatanegaraan tersebut atau perubahan2 dalamnja baru mulai berlaku sesudah ditimbang oleh Pemerintah federal. Untuk maksud itu maka peraturan2 tersebut sesudah selesai dibuat, dengan selekas-lekasnja dikirimkan oleh Pemerintah negara kepada Pemerintah federal.

(3) Sekiranja menurut timbangan Pemerintah federal ada sesuatu jang berlawanan sebagai dimaksud dalam ajat (1), maka dalam dua bulan sesudah menerima surat2 itu Pemerintah federal menjampaikan hal itu kepada Pemerintah negara dan mengundangnja supaja bertindak membuat perubahan.
(4) Apabila Pemerintah negara tetap melalaikan menurut petundjuk2 jang dimaksud dalam ajat diatas seluruh atau sebagiannja, ataupun apabila Pemerintah negara berpendapat bahwa pentundjuk2 itu tak tepat diberikan, maka baik Pemerintah federal maupun Pemerintah negara boleh meminta keputusan tentang itu kepada Mahkamah Agung Indonesia dan keputusan ini bersifat mengikat.
(5) Apabila Pemerintah federal memberitahukan kepada Pemerintah negara dalam waktu jang tersebut dalam ajat (3), bahwa peraturan ketatanegaraan atau perubahan dalamnja jang dipertimbangkan kepadanja mendapat persetudjuannja, ataupun dalam waktu tersebut tidak memaklumkan timbangan apa2, maka peraturan ketatanegaraan itu dipandang telah mendapat pengakuan Pemerintah federal sebagai peraturan ketatanegaraan negara itu jang sah, ataupun
perubahan tersebut dianggap telah diakuinja
sebagai termasuk ketatanegaraan Negara itu jang sah dan dalam hal demikian maka peraturan ketatanegaraan itu lalu didjaminnja; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditentukan dalam Bab IV, Bagian
dalam peraturan
III. Babakan 3
Satuan2 kenegaraan jang tegak sendiri jang bukan negara.
Pasal 49
Kedudukan dalam federasi bagi satuan2 kenegaraan jang tegak sendiri dan jang bukan berstatus
negara, diatur dengan undang-undang federal.
Babakan 4 Daerah2 jang bukan daerah-bagian dan distrik federal Djakarta.

Pasal 50
(1) Pemerintahan atas daerah2 jang diluar lingkungan daerah sesuatu daerah-bagian, dan atas distrik federal Djakarta dilakukan oleh alat2-perlengkapan Republik Indonesia Serikat menurut aturan2 jang akan ditetapkan dengan undang-undang federal. (2) Daerah2-bagian jang masuk bilangan untuk itu, boleh disertakan dalam pemerintahan itu dengan persetudjuan pemerintahnja. Bagian 2 Pembagian Penjelenggaraan-Pemerintahan Antara Republik Indonesia Serikat Dengan Daerah2-Bagian.

Babakan 1 Pembagian penjelenggaraan-pemerintahan.

Pasal 51
(1) Penjelenggaraan-pemerintahan tentang pokok2 jang terdaftar dalam lampiran Konstitusi ini dibebankan semata-mata kepada Republik Indonesia Serikat.
(2) Daftar lampiran penjelenggaraan-pemerintahan jang tersebut dalam ajat (1) diubah, baik atas permintaan daerah2-bagian bersama-sama ataupun atas inisiatip Pemerintah federal sesudah mendapat persesuaian dengan daerah2-bagian bersama-sama, menurut atjara jang ditetapkan dengan undang-undang federal.
(3) Perundang-undangan federal selandjutnja akan mengambil segala tindakan jang perlu untuk mengurus penjelenggaraan-pemerintahan jang dibebankan kepada federasi dengan semestinja. (4) Segala penjelenggaraan-pemerintahan jang tidak masuk dalam penetapan pada ajat2 diatas adalah kekuasaan daerah2-bagian semata-mata. Pasal 52
(1) Daerah-bagian berhak mendapat bagian jang sebesar-besarnja dalam melaksanakan penjelenggaraan-pemerintahan federal oleh perlengkapan daerah-bagian itu sendiri. Untuk itu maka Republik Indonesia Serikat sedapat-dapatnja meminta bantuan daerah2-bagian.
(2) Apabila Republik Indonesia Serikat menuntut bantuan daerah-bagian untuk melaksanakan peraturan2 federal, maka daerah-bagian wadjib memberikan bantuan itu. (3) Daerah2-bagian melaksanakan pemerintahan ikut-serta jang ditetapkan dalam pasal ini sesuai dengan pendapat lebih tinggi alat2-perlengkapan federal jang bersangkutan. Pasal 53
Dalam menjelenggarakan tugas-pemerintahannja daerah2-bagian dapat bekerdja bersama menurut
aturan2 umum jang ditetapkan undang-undang federal; aturan2 itu menentukan pula tjampurtangan Republik Indonesia Serikat jang boleh djadi dilakukan dalam hal itu.
Pasal 54 sebagian tugas-pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau dengan kerdja-sama
(1) Penjelenggaraan seluruh suatu
daerah-bagian oleh
atau
antara alat2-perlengkapan Republik
Indonesia Serikat dan alat2-perlengkapan daerah-bagian jang bersangkutan, hanjalah dapat permintaan daerah-bagian jang bersangkutan
Indonesia Serikat itu sedapat mungkin terbatas pada tugas pemerintahan jang melampaui
dilaksanakan
itu. Bantuan Republik
atas
(2) Untuk memulai dan menjelenggarakan tugas-pemerintahan sesuatu daerah-bagian dengan tenaga daerah-bagian itu.
tiada permintaan jang bermaksud demikian, Republik Indonesia Serikat hanja berkuasa dalam
hal2 jang akan ditentukan oleh Pemerintah federal dengan persesuaian Senat dan Dewan Perwakilan Rakjat, jakni apabila daerah-bagian itu sangat melalaikan tugasnja, dan menurut aturan2 jang ditetapkan dengan undang-undang federal.
Babakan 2 Perhubungan keuangan.

Pasal 55
(1) Undang-undang federal menentukan pendapatan2 jang, sebagai pendapatan federasi sendiri, masuk perbendaharaan Republik Indonesia Serikat; sekalian pendapatan jang lain, sekadar menurut hukum tidak mendjadi bagian persekutuan-hukum bawahan, masuk semata-mata untuk kegunaan perbendaharaan daerah-bagian, sebagai pendapatan sendiri bagi daerah2 itu.
(2) Pada pembagian pendapatan2 jang dimaksud ajat diatas diusahakan mentjapai perimbangan, sehingga baik Republik Indonesia Serikat maupun daerah2-bagian berdaja membajar segala pembajaran jang bersangkutan dengan penjelenggaraan-pemerintahannja, dari pendapatan2 sendiri.
(3) Dengan tidak mengurangi dasar seperti tersebut dalam ajat jang lalu maka pembagian pendapatan2 seboleh-bolehnja disesuaikan dengan pembagian penjelenggaraan-pemerintahan seperti ditentukan dalam babakan diatas.
(4) Oleh undang-undang federal dapat ditentukan bahwa atas padjak2 daerah2-bagian dipungut opcenten untuk keperluan federasi.
Pasal 56
(1) Menurut aturan2 jang ditetapkan dengan undang-undang federal kekurangan uang pada dinas biasa dalam anggaran daerah2-bagian ditutup dengan bantuan-biaja dari kas perbendaharaan Republik Indonesia Serikat.
(2) Kekurangan uang pada dinas luar biasa boleh ditutup dengan bantuan-biaja jang sedemikian. Pasal 57
(1) Pindjaman uang diluar negeri dilaksanakan hanja semata-mata oleh Republik Indonesia Serikat. (2) Atas permintaan daerah-bagian, Republik Indonesia Serikat boleh melaksanakan pindjaman uang diluar negeri untuk keperluan daerah-bagian itu. (3) Untuk melaksanakan pindjaman uang dalam negeri, daerah2-bagian membutuhkan pensahan lebih dahulu dari Republik Indonesia Serikat. Pasal 58
(1) Anggaran daerah2-bagian jang kekurangannja ditutup dengan memberatkan kasperbendaharaan federal atau dengan djalan pindjaman, membutuhkan pensahan Pemerintah federal. (2) Dalam hal2 jang ditundjuk oleh undang-undang federal dan menurut aturan2 undang-undang itu, pensahan jang dimaksud dalam ajat tadi dapat disangkutkan kepada mengadakan perubahan2 dalam anggaran jang bersangkutan itu menurut petundjuk2 jang dianggap perlu oleh Pemerintah federal sepakat dengan Senat.
Pasal 59
(1) Anggaran faedah2-bagian selain dari pada jang tersebut dalam pasal 58 tidaklah ditjampuri (2) Akan tetapi djikalau ternjata kekatjauan dalam kebidjaksanaan-keuangan maka Pemerintah oleh Republik Indonesia Serikat.
federal sepakat dengan Senat boleh menghendaki supaja daerah-bagian jang bersangkutan mengadakan perubahan tertentu dalam anggarannja.
(3) Undang-undang federal menetapkan apa jang dimaksud dengan perkataan kekatjauan dalam membuat tersebut dalam ajat diatas, serta mengatur akibatnja berhubungan dengan pertangguhan jang
dan mungkin terdjadi dalam melaksanakan bagian2 jang bersangkutan dalam anggaran itu.

aturan2
kebidjaksanaan-keuangan,
untuk melaksanakan kekuasaan seperti
Pasal 60
(1) Apa jang ditetapkan dalam pasal 56 sampai dengan pasal 59 tidak boleh dilaksanakan setjara apapun, sehingga oleh karena itu terdjadi peristiwa-perubahan dalam pembagian penjelenggaraan-pemerintahan dan dalam perhubungan keuangan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah2-bagian seperti diterangkan dalam bagian ini.
(2) Teristimewa tidaklah akan dihubungkan sjarat2 jang menudju kearah itu kepada pemberian bantuan oleh Republik Indonesia Serikat kepada daerah2-bagian, dan djuga tidak kepada pensahan pindjaman uang atau kepada pensahan anggaran.
Pasal 61 Undang-undang federal jang selandjutnja memuat aturan2 tentang perhubungan keuangan antara Republik Indonesia Serikat dengan daerah2-bagian, dimana mungkin akan menentukan lagi djaminan2 lain, sehingga Republik Indonesia Serikat dan daerah2-bagian saling mendjundjung
tinggi sepenuh-penuhnja segala hak dan kekuasaannja.
Babakan 3 Hak2 dan kewadjiban2.

Pasal 62 Segala milik harta-benda, piutang dan hak2 lain jang diterima dari Indonesia pada pemulihan kedaulatan mendjadilah hak-milik Republik Indonesia Serikat dan daerah2-bagian, jaitu sekadar
bergantung kepada penjelenggaraan-pemerintahan jang mendjadi beban Republik Indonesia Serikat ataupun beban daerah2-bagian.
Pasal 63
Segala kewadjiban jang diterima dari Indonesia pada pemulihan kedaulatan adalah kewadjiban Republik Indonesia Serikat.
Bagian 3 Daerah2 Swapradja.

Pasal 64 Daerah2 Swapradja jang sudah ada, diakui.
Pasal 65 Mengatur kedudukan daerah2 Swapradja masuk dalam tugas dan kekuasaan daerah2-bagian jang bersangkutan dengan pengertian, bahwa mengatur itu dilakukan dengan kontrak jang diadakan antara daerah-bagian dan daerah2 Swapradja bersangkutan dan bahwa dalam kontrak itu kedudukan istimewa Swapradja akan diperhatikan dan bahwa tiada suatupun dari daerah2
Swapradja jang sudah ada, dapat dihapuskan atau diperketjil bertentangan dengan kehendaknja, ketjuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang federal jang menjatakan, bahwa, kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah daerah-bagian bersangkutan.
Pasal 66
Sambil menunggu peraturan2 sebagai dimaksud dalam pasal jang lalu dibuat, maka peraturan2 jang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian, bahwa pendjabat2 Indonesia dahulu jang tersebut dalamnja diganti dengan pendjabat2 jang demikian pada daerah-bagian bersangkutan.
Pasal 67 daerah2-bagian dan daerah2 Swapradja bersangkutan tentang peraturan2
Perselisihan2 antara
sebagai dimaksud dalam pasal 65 dan tentang mendjalankannja, diputuskan oleh Mahkamah Agung Indonesia baik pada tingkat jang pertama dan jang tertinggi djuga, ataupun pada tingkat
apel.
BAB III
PERLENGKAPAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Ketentuan Umum Alat2-perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat jalah:
a. b. c. d. e. f. Presiden; Menteri2; Senat; Dewan Perwakilan Rakjat; Mahkamah Agung Indonesia; Dewan Pengawas Keuangan. Bagian 1 Pemerintah Pasal 68
(1) Presiden dan Menteri2 bersama-sama merupakan Pemerintah. (2) Dimana-mana dalam Konstitusi ini disebut Pemerintah, maka jang dimaksud jalah Presiden dengan seorang atau beberapa atau para menteri, jakni menurut tanggung-djawab chusus atau tanggung-djawab umum mereka itu. (3) Pemerintah berkedudukan diibu-kota Djakarta, ketjuali djika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain. Pasal 69
(1) Presiden jalah Kepala Negara.
(2) Beliau dipilih oleh orang2 jang dikuasakan oleh pemerintah daerah2-bagian jang tersebut dalam pasal 2. Dalam memilih Presiden, orang2 jang dikuasakan itu berusaha mentjapai kata-sepakat.
(3) Presiden harus orang Indonesia jang telah berusia 30 tahun; Beliau tidak boleh orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang telah ditjabut haknja untuk dipilih. Pasal 70 Presiden berkedudukan ditempat-kedudukan Pemerintah.
Pasal 71
Presiden sebelum memangku djabatan, mengangkat sumpah (keterangan dan djandji) menurut tjara agamanja dihadapan orang2 jang dikuasakan oleh daerah2-bagian sebagai tersebut dalam pasal 69 dan jang untuk itu bersidang dalam rapat umum, sebagai berikut: "Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih mendjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dengan dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga. Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tak langsung, sesuatu djandji atau pemberian. Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja sekuat tenaga akan memadjukan kesedjahteraan
Republik Indonesia Serikat dan bahwa saja akan melindungi dan mempertahankan kebebasan2
dan hak2 umum dan chusus sekalian penghuni Negara.
Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Konstitusi dan lagi bahwa saja akan memelihara dan menjuruh memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia Serikat, bahwa saja akan mengabdi dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara dan bahwa saja dengan setia
akan memenuhi segala kewadjiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Presiden Republik Indonesia Serikat, sebagai sepantasnja bagi kepala negara jang baik."
Pasal 72
(1) Djika perlu karena Presiden berhalangan, maka Beliau memerintahkan Perdana-Menteri mendjalankan pekerdjaan djabatannja sehari-hari. (2) Undang-undang federal mengatur pemilihan Presiden baru untuk hal, apabila Presiden tetap berhalangan, berpulang atau meletakkan djabatannja.
Pasal 73 Jang dapat diangkat mendjadi Menteri jalah orang jang telah berusia 25 tahun dan jang bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang telah ditjabut haknja untuk dipilih.
Pasal 74
(1) Presiden sepakat dengan orang2 jang dikuasakan oleh daerah2-bagian sebagai tersebut dalam pasal 69, menundjuk tiga pembentuk Kabinet. (2) Sesuai dengan andjuran ketiga pembentuk Kabinet itu, Presiden mengangkat seorang dari padanja mendjadi Perdana-Menteri dan mengangkat Menteri2 jang lain. (3) Sesuai dengan andjuran ketiga pembentuk itu djuga, Presiden menetapkan siapa2 dari Menteri2 itu diwadjibkan memimpin departemen masing2. Boleh pula diangkat Menteri2 jang tidak memangku sesuatu departemen. (4) Keputusan2 Presiden jang memuat pengangkatan jang diterangkan dalam ajat (2) dan (3) pasal ini serta ditanda-tangani oleh ketiga pembentuk Kabinet. (5) Pengangkatan atau penghentian antara-waktu Menteri2 dilakukan dengan keputusan Pemerintah. Pasal 75
(1) Menteri2 jang diwadjibkan memimpin departemen Pertahanan, Urusan Luar-Negeri, Urusan Dalam-Negeri, Keuangan dan Urusan Ekonomi, dan djuga Perdana-Menteri, sungguhpun ia tidak diwadjibkan memimpin salah satu departemen tersebut, berkedudukan chusus seperti diterangkan dibawah ini.
(2) Menteri2-pembentuk biasanja masing2 memimpin salah satu dari departemen2 tersebut dalam ajat jang lalu. (3) Dalam hal2 jang memerlukan tindakan dengan segera dan dalam hal2 darurat, maka para menteri jang berkedudukan chusus bersama-sama berkuasa mengambil keputusan2 jang dalam hal itu dengan kekuatan jang sama, menggantikan keputusan2 Dewan Menteri jang lengkap. Dalam mengambil keputusan, Menteri2 itu berusaha mentjapai kata-sepakat.

(4) Dalam memusjawaratkan dan memutuskan sesuatu hal jang langsung mengenai sesuatu pokok jang masuk dalam tugas suatu departemen jang lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1), Menteri Kepala Departemen itu turut serta. Pasal 76
(1) Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan2 umum Republik Indonesia Serikat, Menteri2 bersidang dalam Dewan Menteri jang diketuai oleh Perdana-Menteri atau dalam hal Perdana-Menteri berhalangan, oleh salah seorang Menteri berkedudukan chusus.
(2) Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan jang penting kepada Presiden. Masing2 Menteri berkewadjiban sama berhubung dengan urusan2 jang chusus masuk tugasnja. Pasal 77
Sebelum memangku djabatannja, Menteri2 mengangkat sumpah (keterangan dan djandji)
dihadapan Presiden menurut tjara agamanja, sebagai berikut:
"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk diangkat mendjadi Menteri, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun
akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.
Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tak langsung
sesuatu djandji atau pemberian.
Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Konstitusi, peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia Serikat, bahwa saja akan mengabdi dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara dan bahwa saja akan memenuhi dengan setia segala kewadjiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Menteri. "

bahwa saja akan memelihara segala
Pasal 78 Gadji Presiden dan gadji Menteri2, begitu pula ganti-rugi untuk biaja perdjalanan dan biaja penginapan dan, djika ada, ganti-rugi jang lain2, diatur dengan undang-undang federal.
Pasal 79
(1) Djabatan Presiden dan Menteri tidak boleh dipangku bersama-sama dengan mendjalankan djabatan umum apapun didalam dan diluar Republik Indonesia Serikat. (2) Presiden dan Menteri2 tidak boleh, langsung atau tak langsung, turut serta dalam ataupun mendjadi penanggung untuk sesuatu badan perusahaan jang berdasarkan perdjandjian untuk memperoleh laba atau untung jang diadakan dengan Republik Indonesia Serikat atau dengan sesuatu bagian dari Indonesia. (3) Mereka tidak boleh mempunjai piutang atas tanggungan Republik Indonesia Serikat, ketjuali surat2-utang umum. (4) Jang ditetapkan dalam ajat (2) dan (3) pasal ini tetap berlaku atas mereka selama tiga tahun sesudah mereka meletakkan djabatannja. Bagian 2 Senat.

Pasal 80

(1) Senat mewakili daerah2-bagian. (2) Setiap daerah-bagian mempunjai dua anggota dalam Senat. (3) Setiap anggota Senat mengeluarkan satu suara dalam Senat.
Pasal 81
(1) Anggota2 Senat ditundjuk oleh pemerintah daerah2-bagian, dari daftar jang disampaikan oleh masing2 perwakilan rakjat dan jang memuat tiga tjalon untuk tiap2 kursi. (2) Apabila dibutuhkan tjalon untuk dua kursi, maka pemerintah bersangkutan bebas untuk menggunakan sebagai satu, daftar2 jang disampaikan oleh perwakilan rakjat untuk pilihan kembar itu.
(3) Dalam pada itu daerah2-bagian sendiri mengadakan peraturan2 jang perlu untuk menundjuk anggota2 dalam Senat. Pasal 82 Jang boleh mendjadi anggota Senat jalah warga-negara jang telah berusia 30 tahun dan jang bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun jang haknja untuk dipilih telah ditjabut.
Pasal 83 Anggota2 Senat sebelum memangku djabatannja, mengangkat sumpah (keterangan dan djandji) dihadapan Presiden atau Ketua Senat jang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut tjara agamanja, sebagai berikut: "Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja untuk ditundjuk mendjadi anggota Senat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga. Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam
djabatan ini tiada sekali-kali menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Konstitusi dan
sesuatu djandji atau pemberian.
segala peraturan jang lain jang berlaku bagi Negara, bahwa saja akan mengabdi sekuat tenaga kepada kesedjahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saja akan mengabdi dengan setia
Pasal 84
kepada Nusa dan Bangsa dan Negara."
Anggota2 Senat senantiasa boleh meletakkan djabatannja. Mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepada Ketua.

Pasal 85
(1) Presiden mengangkat Ketua Senat dari andjuran jang dimadjukan oleh Senat dan jang memuat sekurang-kurangnja dua orang, baik dari antaranja sendiri maupun tidak. (2) Ketua harus memenuhi sjarat2 jang termaktub dalam pasal 82. (3) Ketua bukan anggota dan mempunjai suara penasehat. Ialah jang memanggil Senat. (4) Apabila salah seorang anggota telah diangkat mendjadi Ketua, maka pemerintah daerahbagian jang bersangkutan menundjuk orang lain mendjadi anggota sebagai penggantinja. (5) Senat menundjuk dari antaranja seorang Wakil-Ketua jang tetap mempunjai keanggotaan dan hak-suara. (6) Dalam hal Ketua dan Wakil-Ketua berhalangan atau tidak ada, maka rapat diketuai untuk sementara oleh anggota jang tertua usianjaª anggota ini tetap mempunjai keanggotaan dan hak-suara. Pasal 86 Sebelum memangku djabatannja, Ketua Senat mengangkat sumpah (keterangan dan djandji) dihadapan Presiden menurut tjara agamanja, sebagai berikut: "Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk diangkat mendjadi Ketua Senat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga. Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian. Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Konstitusi dan segala peraturan jang lain jang berlaku bagi Negara, bahwa saja akan mengabdi sekuat tenaga kepada kesedjahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saja akan mengabdi dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara."
Pasal 87
Senat mengadakan rapat2nja di Djakarta ketjuali djika dalam hal2 darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain. Pasal 88
(1) Rapat2 jang mengenai pokok2 sebagai dimaksud dalam pasal 127 sub a dan pasal 168 harus terbuka bagi umum, ketjuali djika Ketua menimbang perlu ataupun sekurang-kurangnja lima anggota menuntut, supaja pintu ditutup bagi umum. (2) Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan apakah permusjawaratan dilakukan dengan pintu tertutup. (3) Tentang hal2 jang dibitjarakan dalam rapat tertutup dapat djuga diputuskan dengan pintu tertutup. Pasal 89 Ketua dan anggota2 Senat tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena jang dikatakannja dalam rapat atau jang dikemukakannja dengan surat kepada madjelis itu, ketjuali djika mereka dengan itu mengumumkan apa jang dikatakan atau jang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan sjarat supaja dirahasiakan.
Pasal 90
(1) Anggota2 Senat mengeluarkan suaranja sebagai orang jang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsjafan batinnja, tidak atas perintah atau dengan kewadjiban berembuk dahulu dengan mereka jang menundjuknja sebagai anggota.
(2) Mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal jang mengena dirinja sendiri. Pasal 91 Keanggotaan Senat tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Perwakilan Rakjat, dan djuga
tidak dengan djabatan2 federal, jakni djabatan Presiden, Menteri, Djaksa Agung, Ketua,
Wakil-Ketua atau Anggota Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Dewan
Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan dengan djabatan2 Wali Negara, Menteri atau Kepala-departemen daerah-bagian.
Pasal 92
Gadji Ketua Senat, tundjangan2 jang akan diberikan kepada anggota2 dan mungkin djuga kepada Ketua, begitu pula biaja perdjalanan dan penginapan jang harus didapatnja, diatur dengan undang-undang federal.
Pasal 93
(1) Sekalian orang jang menghadiri rapat Senat jang tertutup, wadjib merahasiakan jang dibitjarakan dalam rapat itu, ketjuali djika madjelis ini memutuskan lain, ataupun djika kewadjiban merahasiakan itu dihapuskan. (2) Hal itu berlaku djuga terhadap anggota2, Menteri2 dan pegawai2 jang mendapat tahu dengan tjara bagaimanapun tentang jang dibitjarakan itu. Pasal 94
(1) Senat tidak boleh bermusjawarat atau mengambil keputusan, djika tidak hadir lebih dari seperdua djumlah anggota-sidang. (2) Sekadar dalam Konstitusi ini tidak ditetapkan lain, maka segala keputusan diambil dengan djumlah terbanjak mutlak suara jang dikeluarkan. (3) Apabila, pada waktu mengambil keputusan, suara2 sama berat, dalam hal rapat itu lengkap anggotanja, usul itu dianggap ditolak atau dalam hal lain, mengambil keputusan ditangguhkan sampai rapat jang berikut. Apabila suara2 sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.
(4) Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis. Apabila suara2 sama berat, maka keputusan diambil dengan undian. Pasal 95 Senat selekas mungkin menetapkan peraturan ketertibannja.
Pasal 96
Senat dapat mengundang Menteri2 untuk turut serta dalam permusjawaratannja dan memberi penerangan dalamnja.
Pasal 97 Pada saat jang tersebut dalam pasal 112, maka Senat jang bersidang dibubarkan dan diganti dengan Senat baru.
Bagian 3 Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 98 Dewan Perwakilan Rakjat mewakili seluruh Rakjat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam ajat kedua pasal 100.
Pasal 99 Djumlah anggota dari Negara Republik Indonesia seperdua dari djumlah semua anggota dari daerah2 Indonesia selebihnja.
Pasal 100
(1) Golongan2-ketjil Tionghoa, Eropah dan Arab akan berwakil dalam Dewan Perwakilan Rakjat dengan berturut-turut 9, 6 dan 3 anggota. (2) Djika djumlah2 itu tidak tertjapai dengan pengutusan atas dasar pasal 109 dan pasal 110, ataupun pasal 111, tidak tertjapai, maka Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengangkat wakil2 tambahan bagi golongan2-ketjil itu.
Djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat sebagai tersebut dalam pasal 98 ditambah dalam hal itu djika perlu dengan djumlah pengangkatan2 itu.
Pasal 101
Jang boleh mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat jalah warganegara jang telah berusia 25 tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankan ataupun orang jang haknja untuk dipilih telah ditjabut.
serta dalam atau-mendjalankan hak-pilih
Pasal 102 Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Senat dan djuga tidak dengan djabatan2 jang tersebut dalam pasal 91.
Pasal 103
(1) Dewan Perwakilan Rakjat memilih dari antaranja seorang Ketua dan seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua. Pemilihan2 ini membutuhkan pensahan Presiden. (2) Selama pemilihan Ketua dan Wakil-Ketua belum disahkan oleh Presiden, rapat diketuai untuk sementara oleh anggota jang tertua umurnja. Pasal 104 Anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat sebelum memangku djabatannja, mengangkat sumpah dihadapan Presiden atau Ketua Dewan Perwakilan Rakjat jang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut tjara agamanja, sebagai berikut: "Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih (diangkat) mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga. Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian. Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Konstitusi dan segala peraturan jang lain jang berlaku bagi Negara, bahwa saja akan mengabdi sekuat tenaga kepada kesedjahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saja akan mengabdi dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara."
Pasal 105 Menteri2 duduk dalam Dewan Perwakilan Rakjat dengan suara penasehat. Ketua memberi kesempatan berbitjara kepadanja, apabila dan tiap2 kali mereka mengingininja.
Pasal 106
(1) Dewan Perwakilan Rakjat bersidang, apabila Pemerintah menjatakan kehendaknja tentang itu atau apabila Ketua atau sekurang-kurangnja limabelas anggota menganggap hal itu perlu. (2) Ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rakjat. Pasal 107 Rapat2 Dewan Perwakilan Rakjat terbuka untuk umum, ketjuali djika Ketua menimbang perlu ditutup ataupun sekurang-kurangnja sepuluh anggota menuntut hal itu.
Pasal 108 Jang ditetapkan untuk Senat dalam pasal 84, 87, 88 ajat kedua dan ketiga, 89, 90, 92, 93, 94 dan 95 berlaku demikian djuga berhubung dengan Dewan Perwakilan Rakjat.
Pasal 109
(1) Untuk Dewan Perwakilan Rakjat jang pertama, mengutus anggota2 dari daerah2 selebihnja jang tersebut dalam pasal 99, diatur dan diselenggarakan dengan perundingan bersama-sama oleh daerah2-bagian jang tersebut dalam pasal 2, ketjuali Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan asas2 demokrasi dan seboleh-bolehnja dengan perundingan dengan daerah2
jang tersebut dalam pasal 2, sub c jang bukan daerah-bagian.
(2) Untuk pembagian djumlah2 anggota jang akan diutus diantara daerah2 itu, diambil sebagai dasar perbandingan djumlah-djiwa rakjat daerah2-bagian tersebut. Pasal 110
(1) Bagaimana tjaranja anggota diutus ke Dewan Perwakilan Rakjat jang pertama, diatur oleh (2) Dimana pengutusan demikian tidak dapat terdjadi dengan djalan pemilihan jang seumumdaerah2- bagian.
dilakukan
itu dapat perwakilan rakjat daerah2 bersangkutan, djika ada disitu perwakilan demikian.

dengan djalan penundjukan anggota2
umumnja, pengutusan
oleh
Djuga apabila, karena hal2 jang sungguh, perlu diturut tjara jang lain, akan diusahakan untuk mentjapai perwakilan jang sesempurna-sempurnanja, menurut kehendak rakjat.
Pasal 111
(1) Dalam tempo satu tahun sesudah Konstitusi mulai berlaku, maka diseluruh Indonesia Pemerintah memerintahkan mengadakan pemilihan jang bebas dan rahasia untuk menjusun Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih setjara umum. (2) Undang-Undang federal mengadakan aturan2 untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat baru jang dimaksud dalam ajat (1) dan menentukan pembagian djumlah2 anggota jang akan diutus, antara daerah2 selebihnja jang tersebut dalam pasal 99. Pasal 112 Pada saat jang akan ditetapkan oleh Pemerintah, selekas mungkin sesudah pemilihan jang dimaksud dalam pasal 111 Dewan Perwakilan Rakjat pertama dibubarkan dan diganti dengan Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih itu.
Bagian 4 Mahkamah Agung.

Pasal 113 Maka adalah suatu Mahkamah Agung Indonesia jang susunan dan kekuasaannja diatur dengan undang-undang federal.
Pasal 114
(1) Untuk pertama kali dan selama undang-undang federal belum menetapkan lain, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota2 Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam ajat2 jang berikut.

(2) Undang-undang federal dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan anggota2 Mahkamah Agung diperhentikan, apabila mentjapai usia jang tertentu. (3) Mereka dapat dipetjat atau diperhentikan menurut tjara dan dalam hal jang ditentukan oleh undang-undang federal. (4) Mereka dapat diperhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri. Bagian 5 Dewan Pengawas Keuangan

Pasal 115 Maka adalah suatu Dewan Pengawas Keuangan jang susunan dan kekuasaannja diatur dengan undang-undang federal.
Pasal 116
(1) Untuk pertama kali dan selama undang-undang federal belum menetapkan lain, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota2 Dewan Pengawas Keuangan diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat.
Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dapat menetapkan, Wakil-Ketua
Ketua,
dalam ajat2 jang berikut.
anggota2
bahwa
(2) Undang-undang federal dan
diperhentikan, apabila mentjapai usia jang tertentu.
(3) Mereka dapat dipetjat atau diperhentikan menurut tjara dan dalam hal jang ditentukan dengan undang-undang federal.
(4) Mereka dapat diperhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri. BAB IV
PEMERINTAHAN
Bagian 1 Ketentuan2 Umum

Pasal 117

(1) Pemerintahan federal atas Indonesia–sekadar tidak diwadjibkan kepada alat2-perlengkapan jang lain–didjalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat. (2) Pemerintah menjelenggarakan kesedjahteraan Indonesia dan teristimewa mengurus, supaja Konstitusi, undang-undang federal dan peraturan2 lain jang berlaku untuk Republik Indonesia Serikat, didjalankan.
Pasal 118
(1) Presiden tidak dapat diganggu-gugat. (2) Menteri2 bertanggung-djawab atas seluruh kebidjaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnja, maupun masing2 untuk bagiannja sendiri2 dalam hal itu. Pasal 119 Sekalian keputusan Presiden serta ditanda-tangani oleh Menteri2 jang bersangkutan, ketjuali jang ditetapkan dalam pasal 74, ajat keempat.
Pasal 120
(1) Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak interpelasi dan hak menanjaª anggota2 mempunjai hak menanja.
(2) Menteri2 memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, segala penerangan jang dikehendaki menurut ajat jang lalu dan jang pemberiannja dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia Serikat. Pasal 121 Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak menjelidik (enquete), menurut aturan2 jang ditetapkan dengan undang-undang federal.
Pasal 122 Dewan Perwakilan Rakjat jang ditundjuk menurut pasal 109 dan 110 tidak dapat memaksa Kabinet atau masing2 Menteri meletakkan djabatannja.
Pasal 123
(1) Pemerintah mendengarkan Senat tentang segala hal, apabila dianggapnja perlu untuk itu. (2) Senat dapat memberikan nasehat kepada Pemerintah atas kehendaknja sendiri tentang segala hal apabila dianggapnja perlu untuk itu. (3) Senat didengarkan tentang urusan2 penting jang chusus mengenai satu, beberapa atau semua daerah-bagian atau bagian2nja, ataupun jang chusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah2 jang tersebut dalam pasal 2. Aturan ini mempunjai ketjuali, djika, karena keadaan2 jang mendesak, perlu diambil tindakan jang segera, sedang Senat tidak bersidang.
(4) Senat didengarkan, ketjuali dalam hal sebagai diterangkan dalam suku kedua ajat jang lalu, tentang segala rantjangan undang-undang darurat sebagai dimaksud dalam pasal 139.
(5) Pemerintah memberitahukan kepada Senat segala keputusan tentang hal2 jang dalamnja Senat diberitahukan
telah didengarkan.
surat2-keputusan
(6) Djika Senat telah didengarkan, maka hal itu
dikepala
bersangkutan.
Pasal 124
maupun
(1) Senat dapat, baik dengan lisan
keterangan itu, ketjuali djika berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia Serikat.
dengan tertulis, meminta keterangan kepada
Pemerintah.
(2) Pemerintah memberikan menurut timbangannja hal itu
Pasal 125 Pegawai2 Republik Indonesia Serikat diangkat menurut aturan jang ditetapkan dengan undangundang federal.
Pasal 126 Presiden memberikan tanda2 kehormatan jang diadakan dengan undang-undang federal.
Bagian 2 Perundang-undangan
Pasal 127 Kekuasaan perundang-undangan federal, sesuai dengan ketentuan2 bagian ini, dilakukan oleh:
a. Pemerintah, bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat, sekadar hal itu mengenai peraturan2 tentang hal2 jang chusus mengenai satu, beberapa atau semua daerahbagian atau bagian2nja, ataupun jang chusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah2 jang tersebut dalam pasal 2;
b. Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat, dalam seluruh lapangan pengaturan selebihnja. Pasal 128
(1) Usul Pemerintah tentang undang-undang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan amanat Presiden dan dikirimkan serentak kepada Senat untuk diketahui. (2) Senat berhak memadjukan usul undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakjat tentang hal2 sebagai tersebut dalam pasal 127, sub a.
Apabila Senat menggunakan hak ini, maka hal itu diberitahukannja serentak kepada Presiden, dengan menjampaikan salinan usul itu.
(3) Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadjukan usul undang-undang kepada Pemerintah. Pasal 129
Dewan Perwakilan Rakjat berhak mengadakan perubahan2 dalam usul undang-undang jang
dimadjukan oleh Pemerintah atau Senat kepadanja, ketjuali jang ditetapkan dalam pasal 132.
Pasal 130
(1) Sekalian usul undang-undang jang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan, djika usul2 itu mengenai urusan sebagai diterangkan dalam pasal 127, sub a, telah dirundingkan oleh Senat sesuai dengan jang ditetapkan dalam pasal 131 dan pasal2 berikutnja, memperoleh kekuatan undang-undang, apabila sudah disahkan oleh Pemerintah.
(2) Undang-undang federal tidak dapat diganggu-gugat. Pasal 131
Usul undang-undang dirundingkan oleh Senat, berdasarkan kekuasaannja turut serta membuat undang-undang, djika baik Pemerintah, maupun Dewan Perwakilan Rakjat ataupun Senat sendiri menimbang, bahwa usul itu mengenai pengaturan urusan jang masuk dalam jang diterangkan dalam pasal 127, sub a.
Pasal 132
(1) Apabila Senat menolak usul jang sebelum itu sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka sungguhpun demikian, usul itu dapat djuga disahkan oleh Pemerintah, djika Dewan mengubahnja lagi
kurangnja duapertiga dari djumlah suara anggota2 jang hadir.
Perwakilan Rakjat menerimanja dengan tidak
dan dengan sekurang

(2) Keputusan jang tersebut dalam ajat pertama, hanja akan dapat diambil oleh Dewan Perwakilan Rakjat dalam rapat jang dalamnja sekurang-kurangnja hadir duapertiga dari djumlah anggotasidang.

Pasal 133
Rakjat menerima mengubahnja ataupun tidak, maka usul itu dikirimkannja dengan memberitahukan hal itu,

Perwakilan
(1) Apabila Dewan usul undang-undang Pemerintah dengan
kepada:
a. Senat, djika usul itu mengenai pengaturan suatu urusan sebagai diterangkan dalam pasal 127, sub a, dengan pemberitahuan serentak kepada Presiden; b. Presiden, djika usul itu mengenai pengaturan urusan jang lain. (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menerima usul jang dimadjukan kepadanja oleh Senat, maka usul itu dikirimkannja: a. djika diubahnja, kepada Senat untuk dirundingkan lebih djauh; b. djika tidak diubahnja, kepada Pemerintah untuk disahkan. Dalam hal sub a Dewan Perwakilan Rakjat memberitahukan hal itu kepada Presiden, dalam hal sub b kepada Senat. Pasal 134 Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menolak usul undang-undang Pemerintah, maka hal itu diberitahukannja kepada Presiden dan djuga kepada Senat, djika usul itu mengenai urusan jang tersebut dalam pasal 127, sub a.
Pasal 135
(1) Dewan Perwakilan Rakjat, apabila memutuskan akan mengandjurkan usul undang-undang, mengirimkan usul itu untuk dirundingkan kepada Senat, djika usul itu mengenai pengaturan urusan jang tersebut dalam pasal 127, sub a, dengan pemberitahuan serentak kepada Presiden. (2) Dalam sekalian hal jang lain Dewan Perwakilan Rakjat mengirimkan usulnja tentang undangundang, untuk disahkan oleh Pemerintah, kepada Presiden dan serentak kepada Senat untuk diketahui. Pasal 136
(1) Apabila Senat menerima pula usul jang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka usul itu dikirimkannja dengan memberitahukan hal itu kepada Presiden, untuk disahkan oleh Pemerintah dan keputusannja diberitakannja serentak kepada Dewan Perwakilan Rakjat. (2) Apabila Senat menolak usul jang sebelum itu sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka usul itu dikirimkannja dengan memberitahukan hal itu kepada Presiden, dengan pemberitaan serentak kepada Dewan Perwakilan Rakjat. (3) Pemerintah dapat menjampaikan sekali lagi usul jang telah ditolak oleh Senat, kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk diulang dirundingkan sesuai dengan pasal 132. Apabila Pemerintah memutuskan untuk berbuat demikian, maka jang ditetapkan dalam ajat pertama pasal 128 berlaku demikian djuga. Pasal 137
(1) Apabila Dewan Perwakilan Rakjat pada pengulangan perundingan sesuai dengan pasal 132, menerima usul undang-undang, maka usul itu dikirimkannja kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah dan keputusannja diberitahukannja serentak kepada Senat. (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakjat pada pengulangan perundingan menolak usul undangundang maka hal itu diberitahukannja kepada Presiden dan kepada Senat. Pasal 138
(1) Selama suatu usul undang-undang belum diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat sesuai dengan ketentuan2 jang lalu dalam bagian ini, dan–djika usul itu mengenai urusan sebagai diterangkan dalam pasal 127, sub a–belum dirundingkan oleh Senat, maka usul itu dapat ditarik kembali oleh alat-perlengkapan jang memadjukannja.
(2) Pemerintah harus mensahkan usul undang-undang jang sudah diterima, ketjuali djika ia dalam satu bulan sesudah usul itu disampaikan kepadanja untuk disahkan, menjatakan keberatannja jang tak dapat dihindarkan. (3) Pensahan oleh Pemerintah, ataupun keberatan Pemerintah sebagai dimaksud dalam ajat jang lalu, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dan kepada Senat dengan amanat
Presiden.
Pasal 139 kuasa dan tanggung-djawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal2 penjelenggaraan-pemerintahan federal jang karena keadaan2
(1) Pemerintah berhak atas jang mendesak perlu diatur dengan segera.
(2) Undang-undang darurat mempunjai kekuasaan dan kuasa undang-undang federalª ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam pasal jang berikut. Pasal 140
(1) Peraturan2 jang termaktub dalam undang-undang darurat, segera sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang merundingkan peraturan itu menurut jang ditentukan tentang merundingkan usul undang-undang Pemerintah. (2) Djika suatu peraturan jang dimaksud dalam ajat jang lalu, waktu dirundingkan sesuai dengan ketentuan2 bagian ini, ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka peraturan itu tidak berlaku lagi karena hukum.
(3) Djika undang-undang darurat jang menurut ajat jang lalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat jang timbul dari peraturannja–baik jang dapat dibetulkan maupun jang tidak– maka undang-undang federal mengadakan tindakan2 jang perlu tentang itu.
(4) Djika peraturan jang termaktub dalam undang-undang darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai undang-undang federal, maka akibat2 perubahannja diatur pula sesuai dengan jang ditetapkan dalam ajat jang lalu.
Pasal 141
(1) Peraturan2 pendjalankan undang-undang ditetapkan oleh Pemerintah. Namanja jalah peraturan-Pemerintah. (2) Peraturan-Pemerintah dapat mengantjamkan hukuman2 atas pelanggaran aturan2nja. Batas2 hukuman jang akan ditetapkan diatur dengan undang-undang federal. Pasal 142
(1) Undang-undang federal dan peraturan-Pemerintah dapat memerintahkan kepada alat2perlengkapan lain dalam Republik Indonesia Serikat mengatur selandjutnja pokok2 jang tertentu jang diterangkan dalam ketentuan2 undang-undang dan peraturan itu.
(2) Undang-undang dan peraturan-Pemerintah jang bersangkutan memberikan aturan2 tentang pengumuman peraturan2 demikian. Pasal 143
(1) Undang-undang federal mengadakan aturan2 tentang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunja undang-undang federal dan peraturan2-Pemerintah. (2) Pengumuman, terdjadi dalam bentuk menurut undang-undang, adalah sjarat tunggal untuk kekuatan mengikat. Bagian 3 Pengadilan

Pasal 144

(1) Perkara perdata dan perkara hukuman perdata, semata-mata masuk perkara jang diadili oleh pengadilan2 jang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang, termasuk dalamnja hakim daerah Swapradja, hakim adat dan hakim agama.
(2) Mengangkat dalam djabatan kehakiman jang diadakan dengan atau atas kuasa undangundang, didasarkan semata-mata pada sjarat kepandaian, ketjakapan, dan kelakuan takbertjela jang ditetapkan dengan undang-undang. Memperhentikan, memetjat untuk sementara dan memetjat dari djabatan jang demikian hanja boleh dalam hal2 jang ditentukan dengan undang-undang.
Pasal 145
alat2-perlengkapan perlengkapan kehakiman, terlarang, ketjuali djika diizinkan oleh undang-undang.
(1) Segala tjampur-tangan, bagaimanapun djuga, oleh
jang bukan
(2) Asas ini hanja berlaku terhadap pengadilan Swapradja dan pengadilan adat, sekadar telah diatur tjara meminta pertimbangan kepada hakim jang ditundjuk dengan undang-undang. Pasal 146
(1) Segala keputusan kehakiman harus berisi alasan2nja dan dalam perkara hukuman harus menjebut aturan2 undang-undang dan aturan2 hukum adat jang didjadikan dasar hukuman itu. (2) Lain daripada ketjuali2 jang ditetapkan oleh undang-undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum. Untuk ketertiban dan kesusilaan umum, hakim boleh menjimpang dari aturan ini.

(3) Keputusan senantiasa dinjatakan dengan pintu terbuka. Pasal 147
(1) Mahkamah Agung Indonesia jalah pengadilan federal tertinggi. (2) Pengadilan2 federal jang lain dapat diadakan dengan undang-undang federal, dengan pengertian, bahwa dalam Distrik Federal Djakarta akan dibentuk sekurang-kurangnja satu pengadilan federal jang mengadili dalam tingkat pertama, dan sekurang-kurangnja satu pengadilan federal jang mengadili dalam tingkat apel. Pasal 148
(1) Presiden, Menteri2, Ketua dan anggota2 Senat, Ketua dan anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota2 Mahkamah Agung, Djaksa Agung pada Mahkamah ini, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota2 Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi serta pegawai2, anggota2 madjelis2 tinggi dan pendjabat2 lain jang ditundjuk dengan undangundang federal, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi djuga dimuka Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kedjahatan-dan pelanggaran-djabatan serta kedjahatan dan pelanggaran lain ditentukan dengan undang-undang federal dan jang dilakukannja dalam masa pekerdjaannja, ketjuali djika ditetapkan lain dengan undang-undang federal.
(2) Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan bahwa perkara perdata dan perkara hukuman perdata terhadap golongan2 orang dan badan jang tertentu hanja boleh diadili oleh pengadilan federal jang ditundjuk dengan undang-undang itu.
(3) Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan bahwa perkara perdata jang mengenai peraturan2 jang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang federal hanja boleh diadili oleh pengadilan federal.
(4) Dalam hal2 jang ditundjuk dengan undang-undang federal, terhadap keputusan2 jang diberikan dalam tingkat tertinggi oleh pengadilan2 lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.
Pasal 149 Tataan, kekuasaan dan djalan-pengadilan pengadilan2 federal ditetapkan dengan undang-undang federal.
Pasal 150 Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan2 federal jang lain, menurut aturan2 ditetapkan dengan undang-undang federal.
Pasal 151 Dengan mengetjualikan jang ditetapkan dalam pasal 148 dan dengan tidak mengurangi jang ditetapkan dalam pasal 50, pengadilan dalam perkara perdata dan hukuman perdata dalam
daerah2-bagian dilakukan oleh pengadilan jang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang daerah-bagian itu.
Pasal 152
Tataan, kekuasaan dan djalan-pengadilan pengadilan2 jang diadakan dengan atau atas undang-undang daerah-bagian, ditetapkan dengan undang-undang itu.
kuasa
Pasal 153
(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan2 pengadilan tertinggi daerah-bagian, menurut aturan2 jang ditetapkan dengan undang-undang federal.
(2) Mahkamah itu melakukan pengawasan tertinggi, djuga federal, atas pengadilan2 lain jang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang daerahbagian, tetapi hanja selama tidak diadakan pengawasan tertinggi lain oleh daerah-bagian itu.
aturan2 undang-undang
menurut
Pasal 154
(1) Keputusan kehakiman jang diambil oleh pengadilan2 jang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang daerah-bagian sedang keputusan itu dapat didjalankan dalam seluruh daerah-hukum daerah-bagian itu, dengan tjara sedemikian dapat didjalankan djuga dilain-lain tempat di Indonesia. (2) Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan akta2 jang dapat didjalankan diseluruh Indonesia, dengan tjara jang seboleh-bolehnja sesuai dengan tjara jang ditentukan dalam hukum-daerah. Pasal 155 Undang-undang daerah-bagian mengatur kekuasaan pengadilan2 jang diakui dengan atau atas kuasa undang-undang itu.
Pasal 156
(1) Djika Mahkamah Agung atau pengadilan2 lain jang mengadili dalam perkara perdata atau dalam perkara hukuman perdata, beranggapan bahwa suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang2 suatu daerah-bagian berlawanan dengan Konstitusi ini, maka dalam keputusan kehakiman itu djuga, ketentuan itu dinjatakan dengan tegas tak-menurut- Konstitusi.
(2) Mahkamah Agung berkuasa djuga menjatakan dengan tegas bahwa suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau dalam undang-undang daerah-bagian tak-menurut-Konstitusi, djika ada surat permohonan jang beralasan jang dimadjukan, untuk Pemerintah Republik Indonesia Serikat, oleh atau atas nama Djaksa Agung pada Mahkamah Agung, ataupun, untuk suatu pemerintah daerah-bagian jang lain, oleh Kedjaksaan pada pengadilan tertinggi daerahbagian jang dimaksud kemudian.
Pasal 157
(1) Sebelum pernjataan tak-menurut-Konstitusi tentang suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang-undang suatu daerah-bagian untuk pertama kali diutjapkan atau disahkan, maka Mahkamah Agung memanggil Djaksa Agung pada Madjelis itu, atau kepala Kedjaksaan pada pengadilan tertinggi daerah-bagian bersangkutan, untuk didengarkan dalam madjelis-pertimbangan. (2) Keputusan Mahkamah Agung jang dalamnja pernjataan tak-menurut-Konstitusi untuk pertama kali diutjapkan atau disahkan, diutjapkan pada sidang pengadilan umum. Pernjataan itu selekas mungkin diumumkan oleh Djaksa Agung pada Mahkamah Agung dalam warta resmi Republik Indonesia Serikat. Pasal 158
(1) Djika dalam perkara perdata atau dalam perkara hukuman perdata, pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung menjatakan suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undangundang daerah-bagian tak-menurut-Konstitusi, dan Mahkamah Agung karena sesuatu sebab memeriksa perkara itu, maka karena djabatannja ia mempertimbangkan dalam keputusannja apakah pernjataan tak-menurut-Konstitusi itu dilakukan pada tempatnja. (2) Terhadap pernjataan tak-menurut-Konstitusi sebagai dimaksud dalam ajat jang lalu, pihak2 jang dikenai kerugian oleh pernjataan itu dan jang tidak mempunjai alat-hukum terhadapnja, dapat memadjukan tuntutan untuk kasasi karena pelanggaran hukum kepada Mahkamah Agung. (3) Djaksa Agung pada Mahkamah Agung dan djuga kepala Kedjaksaan pada pengadilan tertinggi daerah-bagian itu, dapat karena djabatannja memadjukan tuntutan kepada Mahkamah Agung untuk kasasi karena pelanggaran hukum terhadap pernjataan tak-menurut- Konstitusi jang tak terubah lagi sebagai dimaksud dalam ajat (1).
(4) Pernjataan tak-menurut-Konstitusi tentang suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan suatu daerah-bagian oleh pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, djika tidak dengan tegas berdasarkan pernjataan tak-menurut-Konstitusi jang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap ketentuan itu dan jang telah diumumkan menurut pasal 157, haruslah disahkan oleh Mahkamah Agung, sebelum keputusan kehakiman jang berdasar atasnja dapat
Permohonan untuk pensahan dirundingkan dalam madjelis-pertimbangan. Permohonan itu ditiadakan djika pernjataan tak-menurut-Konstitusi itu dihapuskan sebelum perundingan itu
didjalankan.
Agung menolak
selesai.
Djika Mahkamah
permohonan pensahan itu, maka Mahkamah
menghapuskan keputusan kehakiman jang memuat pernjataan tak-menurut-Konstitusi sekadar itu dan Mahkamah itupun bertindak selandjutnja seakan-akan salah suatu pihak telah memadjukan tuntutan untuk kasasi karena pelanggaran hukum.
(5) Tentang jang ditentukan dalam pasal ini dan kedua pasal jang lalu, dengan undang-undang federal dapat ditetapkan aturan2 lebih landjut, termasuk tenggang2.
Pasal 159 Pengadilan perkara hukuman ketenteraan diatur dengan undang-undang federal.
Pasal 160
(1) Presiden mempunjai hak memberi ampun dari hukuman2 jang didjatuhkan oleh keputusan kehakiman. Hak itu dilakukannja sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekadar dengan undang-undang federal tidak ditundjuk pengadilan jang lain untuk memberi nasehat. (2) Djika hukuman mati didjatuhkan, maka keputusan kehakiman itu tidak dapat didjalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan2 jang ditetapkan dengan undang-undang federal, diberikan kesempatan untuk memberi ampun.
(3) Amnesti hanja dapat diberikan dengan undang-undang federal ataupun, atas kuasa undangundang federal, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung. Pasal 161
Pemutusan tentang sengketa jang mengenai hukum tata-usaha diserahkan kepada pengadilan jang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat2-perlengkapan lain, tetapi djika demikian sebolehbolehnja dengan djaminan jang serupa tentang keadilan dan kebenaran.
Pasal 162
Dengan undang-undang federal dapat diatur tjara memutuskan sengketa jang mengenai hukum tata-usaha dan jang bersangkutan dengan peraturan2 jang diadakan dengan atau atas kuasa Konstitusi ini atau jang diadakan dengan undang-undang federal, sedang peraturan2 itu tidak langsung mengenai semata-mata alat2-perlengkapan dan penghuni satu daerah-bagian sadja, termasuk badan2-hukum publik jang dibentuk atau diakui dengan atau atas kuasa suatu undang

undang daerah-bagian itu.
Pasal 163
(1) Dimana dalam bagian ini disebut "undang-undang", maka dimaksud dengan itu baik undangundang federal maupun undang-undang daerah-bagian, ketjuali djika ditetapkan jang sebaliknja. (2) Dimana dalam bagian ini disebut "undang-undang daerah-bagian" maka dimaksud dengan itu peraturan2 jang ditetapkan oleh alat2 pengundang-undang daerah-bagian jang tertinggi. (3) Dimana dalam pasal 154, 156 dan 158 bagian ini disebut "keputusan kehakiman", maka dengan itu dimaksud pula penetapan2 kehakiman. Bagian 4 Keuangan

Babakan 1 Hak uang

Pasal 164
(1) Diseluruh daerah Republik Indonesia Serikat hanja diakui sah, alat2-pembajar jang aturan2 pengeluarannja ditetapkan dengan undang-undang federal. (2) Satuan-hitung untuk menjatakan alat2-pembajar sah itu ditetapkan dengan undang-undang (3) Undang-undang federal mengakui sah alat2-pembajar baik hingga djumlah jang tak terbatas federal.
maupun hingga djumlah terbatas jang ditentukan untuk itu.
(4) Pengeluaran alat2-pembajar jang sah dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat ataupun oleh bank-sirkulasi. Pasal 165
(1) Untuk Indonesia ada satu bank-sirkulasi. (2) Penundjukan sebagai bank-sirkulasi dan pengaturan tataan dan kekuasaannja dilakukan dengan undang-undang federal. Babakan 2
Pengurusan Keuangan Federal Anggaran–Pertanggung-djawaban–Gadji
Pasal 166
(1) Pemerintah memegang pengurusan umum keuangan federal. (2) Keuangan Republik Indonesia Serikat dipimpin dan ditanggung-djawabkan menurut aturan2 jang ditetapkan dengan undang-undang federal. Pasal 167 Dengan undang-undang federal ditetapkan anggaran semua pengeluaran Republik Indonesia Serikat dan ditundjuk pendapatan2 untuk menutup pengeluaran itu.
Pasal 168
(1) Usul undang-undang penetapkan anggaran umum oleh Pemerintah dimadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sebelum permulaan masa jang berkenaan dengan anggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun. (2) Usul undang-undang pengubah anggaran umum, tiap2 kali djika perlu dimadjukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat. (3) Usul undang-undang dimaksud dalam kedua ajat jang lalu dirundingkan pula oleh Senat atas dasar ketentuan2 Bagian II Bab ini.
Pasal 169
(1) Anggaran terdiri dari bagian2 jang masing2, sekadar perlu, dibagi dalam dua bab, jaitu satu untuk mengatur pengeluaran2 dan satu lagi untuk menundjuk pendapatan2. Bab2 terbagi dalam pos2. (2) Untuk tiap2 departemen kementerian anggaran sedikit-dikitnja memuat satu bagian. (3) Undang-undang penetapkan anggaran masing2 memuat tidak lebih dari satu bagian. (4) Dengan undang-undang dapat diizinkan pemindahan. Pasal 170 Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia Serikat ditanggung-djawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, sambil memadjukan perhitungan jang disahkan oleh Dewan Pengawas
Keuangan, menurut aturan2 jang diberikan dengan undang-undang federal.
Pasal 171 Tidak diperkenankan memungut padjak untuk kegunaan kas federal, ketjuali dengan kuasa undang-undang federal.
Pasal 172
(1) Pindjaman uang atas tanggungan Republik Indonesia Serikat tidak dapat diadakan, didjamin atau disahkan, ketjuali dengan kuasa undang-undang federal. (2) Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan2 jang akan ditetapkan dengan undangundang federal, mengeluarkan biljet2 dan promes2-perbendaharaan.
(1) Dengan tidak mengurangi jang diatur dengan ketentuan2 chusus, gadji2 dan lain2 pendapatan Pasal 173
anggota madjelis2 dan pegawai2 Republik Indonesia Serikat ditentukan oleh Pemerintah, dengan mengindahkan aturan2 jang akan ditetapkan dengan undang-undang federal dan
menurut asas, bahwa dari djabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain dari pada jang dengan tegas diperkenankan.
(2) Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan jang diterangkan dalam ajat (1) kepada alat2-perlengkapan lain jang berkuasa. (3) Pemberian pensiun kepada pegawai2 Republik Indonesia Serikat diatur dengan undangundang federal.
Bagian 5 Perhubungan Luar-Negeri

Pasal 174 Pemerintah memegang pengurusan perhubungan luar-negeri.
Pasal 175
(1) Presiden mengadakan dan mensahkan segala perdjandjian (traktat) dan persetudjuan lain dengan negara2 lain. Ketjuali djika ditentukan lain dengan undang-undang federal, perdjandjian atau persetudjuan lain tidak disahkan, melainkan djika sudah disetudjui dengan undang-undang.

(2) Masuk dalam dan memutuskan perdjandjian dan persetudjuan lain, hanja dilakukan oleh Presiden dengan kuasa undang-undang federal. Pasal 176 Berdasarkan perdjandjian dan persetudjuan jang tersebut dalam pasal 175, Pemerintah memasukkan Republik Indonesia Serikat kedalam organisasi2 antarnegara.
Pasal 177 Pemerintah berusaha memetjahkan perselisihan2 dengan negara2 lain dengan djalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta ataupun tentang menerima pengadilan atau pewasitan antarnegara.
Pasal 178
Presiden mengangkat wakil2 Republik Indonesia Serikat pada negara2 lain dan menerima wakil negara2 lain pada Republik Indonesia Serikat.
Bagian 6 Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan Umum

Pasal 179 Undang-undang federal menetapkan aturan2 tentang hak dan kewadjiban warga-negara jang sanggup membantu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Serikat dan membela daerahnja. Ia mengatur tjara mendjalankan hak dan kewadjiban itu dan menentukan ketjualinja.
Pasal 180
(1) Tentera Republik Indonesia Serikat bertugas melindungi kepentingan2 Republik Indonesia Serikat. Tentera itu dibentuk dari mereka jang sukarela masuk tentera dan mereka jang wadjib masuk tentera. (2) Undang-undang federal mengatur masuk tentera jang diwadjibkan. Pasal 181
(1) Pemerintah memegang pengurusan pertahanan. (2) Undang-undang federal mengatur pembentukan, susunan dan tataan, tugas dan kekuasaan alat-perlengkapan jang diberi kewadjiban menjelenggarakan kebidjaksanaan pertahanan pada umumnja, mengorganisasi dan membagi tugas tentera dan, dalam waktu perang, memimpin
perang.
Pasal 182
(1) Presiden jalah Panglima Tertinggi tentera Republik Indonesia Serikat. menaruh dibawah tentera
(2) Pemerintah, djika perlu, panglima umum. Menteri
Pertahanan dapat ditundjuk merangkap djabatan itu.
(3) Opsir2 diangkat, dinaikkan pangkat dan diperhentikan oleh atau atas nama Presiden, menurut aturan2 jang ditetapkan dengan undang-undang federal. seorang
Pasal 183
(1) Pemerintah tidak menjatakan perang, melainkan djika hal itu diizinkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat. (2) Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat memutuskan pengizinan itu dalam rapat bersama, seakan-akan mereka satu badan, diketuai oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat. Pasal 184
(1) Dengan tjara dan dalam hal2 jang akan ditentukan dengan undang-undang federal, Pemerintah dapat menjatakan daerah Republik Indonesia Serikat atau bagian2 dari padanja dalam keadaan perang atau dalam keadaan darurat perang, sekadar dan selama ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri.
(2) Undang-undang federal mengatur akibat2 pernjataan demikian itu dan dapat pula menetapkan, bahwa kekuasaan2 alat2-perlengkapan kuasa sipil jang berdasarkan Konstitusi tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnja atau sebagian beralih kepada alat2perlengkapan sipil jang lain ataupun kepada kuasa ketenteraan, dan bahwa penguasa2 sipil takluk kepada penguasa2 ketenteraan.
Pasal 185
(1) Daerah2-bagian tidak mempunjai tentera sendiri. (2) Untuk mendjamin ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum, maka atas permintaan pemerintah daerah-bagian Pemerintah Republik Indonesia Serikat dapat memberi bantuan ketenteraan kepada daerah-bagian itu. Undang-undang federal menetapkan aturan2 tentang hal itu.
BAB V KONSTITUANTE

Pasal 186 Konstituante (Sidang Pembuat Konstitusi), bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat jang akan menggantikan Konstitusi sementara ini.
Pasal 187
(1) Rantjangan Konstitusi dibuat oleh Pemerintah dan dengan amanat Presiden disampaikan kepada Konstituante untuk dimusjawaratkan, demi Sidang itu berapat. (2) Pemerintah mendjaga, supaja rantjangan Konstitusi berdasarkan pembangunan Republik Indonesia Serikat dari negara2 sesuai dengan kehendak rakjat, sebagai jang akan dinjatakan dengan tjara demokrasi menurut jang ditetapkan dalam pasal 43 sampai dengan 46.
(3) Berkenaan dengan mendjalankan jang ditetapkan dalam pasal2 jang tersebut dalam ajat jang lalu, undang-undang federal akan mengadakan tindakan2 jang perlu, sehingga pernjataan suara rakjat jang diperlukan, diperoleh dalam satu tahun sesudah Konstitusi ini mulai berlaku.
Pasal 188
(1) Konstituante dibentuk dengan djalan memperbesar Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih menurut pasal 111 dan Senat baru jang ditundjuk menurut pasal 97, dengan anggota2 luar biasa sebanjak djumlah anggota biasa madjelis itu masing2. Anggota2 luar biasa itu dipilih ataupun ditundjuk atau diangkat dengan tjara jang Ketentuan2 jang berlaku bagi anggota2 biasa berlaku pula bagi mereka itu.
sama
sebagai anggota biasa.
Pemerintah mengadakan persediaan, sekadar perlu dengan mupakat dengan daerah2-bagian, untuk mendjamin supaja anggota2 luar biasa Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat dipilih,
diangkat ataupun ditundjuk pada waktunja.
(2) Rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat, keduanja dengan djumlah anggota dua kali lipat, itulah Konstituante. (3) Ketua Dewan Perwakilan Rakjat jalah Ketua Konstituante, Ketua Senat jalah Wakil Ketua. (4) Jang ditetapkan dalam pasal 87, 93, 94, ajat (3) dan (4), 95 dan 105, berlaku demikian djuga bagi Konstituante.
(5) Rapat2 Konstituante terbuka bagi umum, ketjuali djika dianggap perlu oleh Ketua menutup pintu ataupun djika sekurang-kurangnja dua puluh lima anggota menuntut hal itu. Pasal 189
(1) Konstituante tidak dapat bermupakat atau mengambil keputusan tentang rantjangan Konstituante baru, djika pada rapatnja tidak hadir sekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlah anggota-sidang. (2) Konstituante berhak mengadakan perubahan2 dalam rantjangan Konstitusi. Konstitusi baru berlaku, djika rantjangannja telah diterima dengan sekurang-kurangnja duapertiga dari djumlah suara anggota jang hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah. (3) Apabila Konstituante sudah menerima rantjangan Konstitusi, maka dikirimkannja rantjangan itu kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah. Pemerintah harus mensahkan rantjangan itu dengan segera. Pemerintah mengumumkan Konstitusi itu dengan keluhuran. (4) Kepada tiap2 negara-bagian akan diberikan kesempatan menerima Konstitusi. Dalam hal suatu negara-bagian tidak menerima Konstitusi itu, maka negara itu berhak bermusjawarat tentang suatu perhubungan chusus dengan Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland.
BAB VI
PERUBAHAN, KETENTUAN2 PERALIHAN
DAN KETENTUAN2 PENUTUP
Bagian 1 Perubahan

Pasal 190

(1) Dengan tidak mengurangi jang ditetapkan dalam pasal 51, ajat kedua, maka Konstitusi ini hanja dapat diubah dengan undang-undang federal dan menjimpang dari ketentuan2nja hanja diperkenankan atas kuasa undang-undang federal; baik Dewan Perwakilan Rakjat maupun Senat tidak boleh bermupakat ataupun mengambil keputusan tentang usul untuk itu, djika tidak sekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlah anggota-sidang menghadiri rapat.
(2) Undang-undang sebagai dimaksud dalam ajat pertama, dirundingkan pula oleh Senat menurut ketentuan2 Bagian 2 Bab IV. (3) Usul undang-undang untuk mengubah Konstitusi ini atau menjimpang dari ketentuan2nja hanja dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat ataupun oleh Senat dengan sekurangkurangnja dua-pertiga djumlah suara anggota jang hadir. Djika usul itu dirundingkan lagi menurut jang ditetapkan dalam pasal 132, maka Dewan Perwakilan Rakjat hanja dapat menerimanja dengan sekurang-kurangnja tiga-perempat dari djumlah suara anggota jang hadir. Pasal 191
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan2 tentang mengeluarkan dan mengumumkan undang-undang federal, maka perubahan2 dalam Konstitusi diumumkan oleh Pemerintah
umum
dengan keluhuran, menurut tjara jang akan ditentukannja.
(2) Naskah Konstitusi jang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh Pemerintah setelah, sekadar perlu, bab2nja, bagian2 tiap2 bab dan pasal2nja diberi nomor berturut dan penundjukan2nja
(3) Alat2-perlengkapan berkuasa jang sudah ada dan peraturan2 serta keputusan2 jang berlaku pada saat suatu perubahan dalam Konstitusi mulai berlaku, dilandjutkan sampai diganti dengan jang lain menurut Konstitusi, ketjuali djika melandjutkannja itu berlawanan dengan
diubah.
ketentuan2 baru dalam Konstitusi jang tidak memerlukan peraturan undang2 atau tindakan2
pendjalankan jang lebih lanjut.
Bagian 2 Ketentuan2 Peralihan

Pasal 192

(1) Peraturan2 undang-undang dan ketentuan2 tata-usaha jang sudah ada pada saat Konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan2 dan ketentuan2 Republik Indonesia Serikat sendiri, selama dan sekadar peraturan2 dan ketentuan2 itu tidak ditjabut, ditambah atau diubah oleh undang2 dan ketentuan2 tata-usaha atas kuasa Konstitusi ini.
(2) Pelandjutan peraturan2 undang-undang dan ketentuan2 tata-usaha jang sudah ada sebagai diterangkan dalam ajat (1) hanja berlaku, sekadar peraturan2 dan ketentuan2 itu tidak bertentangan dengan ketentuan2 Piagam Pemulihan Kedaulatan, Statut Uni, Persetudjuan Peralihan ataupun persetudjuan2 jang lain jang berhubungan dengan pemulihan kedaulatan dan sekadar peraturan2 dan ketentuan2 itu tidak berlawanan dengan ketentuan2 Konstitusi ini jang tidak memerlukan peraturan undang-undang atau tindakan2 pendjalankan.
Pasal 193
(1) Sekadar hal itu belum ternjata dari ketentuan2 Konstitusi ini, maka undang-undang federal menentukan alat2-perlengkapan Republik Indonesia Serikat jang mana akan mendjalankan tugas dan kekuasaan alat-perlengkapan jang mendjalankan tugas dan kekuasaan itu sebelum pemulihan kedaulatan, jakni atas dasar perundang-undangan jang masih tetap berlaku karena pasal 1.
(2) Pemerintah dengan segera menundjuk seorang wakil di Negeri Belanda jang–sambil menunggu peraturan2 jang akan diadakan nanti–mendjalankan atas namanja segala kekuasaan-pengurus jang, sebelum pemulihan kedaulatan, didjalankan untuk Pemerintah Indonesia dulu oleh alat2-perlengkapan Belanda di Negeri Belanda.
Pasal 194 Sambil menunggu pengaturan kewarganegaraan dengan undang-undang jang tersebut dalam ajat (±) pasal 5, maka jang sudah warga-negara Republik Indonesia Serikat, jalah mereka jang mempunjai kewarganegaraan itu menurut persetudjuan jang mengenai penentuan kewarganegaraan jang dilampirkan pada Piagam Pemulihan Kedaulatan.
Pasal 195 Apabila sesuatu pokok jang pada saat Konstitusi ini mulai berlaku, masuk dalam jang diterangkan dalam lampiran Konstitusi ini, diselenggarakan oleh suatu daerah-bagian, maka daerah-bagian itu berkuasa melandjutkan menjelenggarakan pokok itu hingga Republik Indonesia Serikat mengambil tugas penjelenggaraan itu. Djika demikian, maka daerah-bagian dalam melandjutkan penjelenggaraan itu untuk sementara,
akan bertindak sesuai dengan pendapat lebih tinggi alat2-perlengkapan federal jang bersangkutan. Bagian 3
Ketentuan2 Penutup
Pasal 196
Segera sesudah Konstitusi ini mulai berlaku, Pemerintah mewadjibkan satu atau beberapa panitia mendjalankan tugas,
mengichtiarkan, supaja aturan2 jang diperlukan oleh Konstitusi ini diadakan, serta supaja pada
petundjuk2nja,
umumnja sekalian perundang-undangan jang sudah ada pada saat tersebut disesuaikan kepada
jang diangkatnja, untuk
sesuai dengan
bekerdja
Konstitusi.
Pasal 197
(1) Konstitusi ini mulai berlaku pada saat pemulihan kedaulatan. Naskahnya diumumkan pada hari itu dengan keluhuran menurut tjara jang akan ditentukan oleh Pemerintah. (2) Djikalau dan sekadar sebelum saat jang tersebut dalam ajat (1), sudah dilakukan tindakan2 untuk membentuk alat2-perlengkapan Republik Indonesia Serikat dan untuk menjiapkan penerimaan kedaulatan, sekaliannja atas dasar ketentuan2 Konstitusi ini, maka ketentuan2 itu berlaku surut sampai pada hari tindakan2 bersangkutan dilakukan. Lampiran. Pokok2 Penjelenggaraan-Pemerintahan jang dibebankan kepada Republik Indonesia Serikat menurut Pasal 51 Konstitusi.
a. Pengaturan kewarganegaraan dan kependudukan Republik Indonesia Serikat; b. Imigrasi dan emigrasi, dengan pengertian, bahwa undang-undang federal akan memuat, bahwa tentang banjaknja imigrasi jang diizinkan terhadap suatu daerah-bagian harus ada persesuaian dengan daerah bersangkutan; c. Pengaturan umum urusan kolonisasi dan transmigrasi, ketjuali djika kolonisasi dan transmigrasi itu terjadi didalam daerah suatu daerah-bagian dan dengan pengertian, bahwa dalam hal transmigrasi dari suatu daerah-bagian kedaerah-bagian lain, tentu harus ada persesuaian antara daerah-bagian bersangkutan tentang banjaknja transmigrasi jang akan dilakukan; d. Hak memberi ampun (grasi), amnesti dan abolisi; e. Pengaturan hak pengarang, milik industri, dan hak pembiak (kwekersrecht); f. Pengaturan asas2-pokok hukum sipil antarnegara dan hukum antargolongan;
g. Pengaturan hukum sipil dan hukum dagang, sekadar hal itu masuk bilangan untuk diatur dari pusat, baik karena kepentingan sosial umum atau karena alasan2 ekonomi, maupun karena artinja jang chusus untuk bagian2 penduduk jang penting jang sebagai demikian tidak masuk kewargaan sesuatu daerah-bagian;
h. Pengaturan asas2-pokok hukum-pidana; i. Pengaturan asas2-pokok hukum atjara perdata–termasuk dalamnja hukum bukti–dan hukum atjara pidana; j. Pengaturan susunan kehakiman federal; k. Pugas dan kekuasaan pendaftaran tanah; l. Pengembalian perhubungan-hukum ekonomi; m. Ganti-rugi kerugian perang; n. Mengatur dan mendjalankan tugas polisi bersangkutan dengan pokok2 penjelenggaraanpemerintahan federal; Pendidikan pegawai atasan polisi; Mengadakan persediaan2 untuk memadjukan ketjakapan teknik dan daja-guna kepolisian
Republik Indonesia Serikat; Mengadakan tindakan2 untuk memadjukan kerdjasama jang tepat, dimana perlu, dalam pekerdjaan pelbagai alat-perlengkapan polisi;

o. Hal mata-uang, hal uang dan hal bank, dan djuga pengaturan devisen; p. Pengaturan padjak perseroan; q. Pengaturan padjak kekajaan; r. Pengaturan padjak pendapatan untuk hal2 istimewa jang ditentukan undang-undang
federal;
s. Pengaturan impor dari dan ekspor keluar negeri, termasuk bea-masuk dan bea-keluar dan djuga penentuan daerah-bea; t. Pengaturan bea meterai; u. Pengaturan tjukai, sekadar penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja; v. Monopoli2 pemerintah; Hubungan2 luar negeri, hak2 dan kewadjiban2 terhadap pemerintah2 luar-negeri, dan djuga pada umumnja segala pokok jang mempunjai hubungan rapat dengan perhubungan dengan luar-negeri, (sedang dalam perhubungan itu Republik Indonesia Serikat harus
w. termasuk
seluruhnja bertindak);
Pertahanan negeri,
hal mengatur hukum pidana dan hukum patuh-taat
x. ketentaraan, madi dan zahiri, dan susunan kehakiman jang bersangkutan dengan itu, dan djuga mengatur dan mengumumkan keadaan perang dan keadaan darurat perang;
y. Institut dan organisasi ilmu-pengetahuan jang penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja; z. Pemeliharaan monumen dan perlindungan alam jang penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja; A. Pengumpulan bahan2 statistik dan dokumen jang penting bagi Republik Indonesia seluruhnja; B. Pengaturan dan tindakan2 sosial jang penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja; C. Memberikan pedoman2 tentang kedudukan-hukum kepegawaian pemerintah, supaja sedapat-dapatnja didjamin kesesuaian dalam peraturan2 jang bersangkutan; D. Pengaturan pengadjaran tinggi dan djalan pengadjaran akademi jang berhubungan dengan itu, termasuk pedoman2 tentang pendidikan2 jang memberi hak untuk masuk udjian2 akademi, dan akibat sipil idjazah pengadjaran tinggi;
E. Pedoman2 tentang penerangan dan penjiaran radio, sekadar penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja; F. Aturan2 umum tentang pengawasan atas impor dan djuga tentang pengudjian pilem2; G. Pedoman2 umum tentang politik agraria, sekadar penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja; H. Menolak penjakit menular; I. Perniagaan, keradjinan, pertanian, penternakan perikanan dan urusan2 ekonomi jang lain diantaranja termasuk penjediaan makanan, sekadar penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;
J. Perhubungan lalu-lintas, sekadar lebih penting dari pada bagi satu daerah-bagian sadja, dan djuga pemanduan dan penerangan pantai; K. Penerbangan dan metereologi; L. Topografi dan hidrografi; M. Pengawasan dilaut; N. Pemeliharaan pelabuhan2 dan sungai2, sekadar penting bagi peladjaran antarnegara; O. Urusan pos, telgram dan telpon, sekadar Republik Indonesia Serikat jang menjediakan kebutuhan2nja;
P. Pengaturan pertambangan; Q. Perundang-undangan umum tentang tenaga air dan listrik, dan djuga pembangunan dan eksplotasi perusahaan2 tenaga air jang ditentukan oleh federasi; R. Hal tera.




Bentuk Negara, Sistem Pemerintahan dan Lembaga-lembaga Negara RIS
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 digunakan dalam suasana politik Indonesia yang sedang terjadi gejolak revolusi mempertahankan kemerdekaan. Penggunaan konstitusi ini merupakan produk politik hasil Konferensi Meja Bundar yang dilakukan di Belanda pada tahun 1949 setelah Belanda melakukan agresi militernya kepada Republik Indonesia yang baru berdiri. Diterapkannya Konstitusi RIS menggantikan UUD 1945 merupakan capaian kompromi politik perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam konferensi tersebut. Naskah Konstitusi RIS disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO ke Konferensi Meja Bundar. Rancangan itu disepakati oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai Undang-Undang Dasar RIS. Setelah mendapat persetujuan dari Komite Nasional Pusat - sebagai lembaga perwakilan rakyat Republik Indonesia - pada tanggal 14 Desember 1949, Konstitusi RIS kemudian resmi diberlakukan mulai tanggal 27 Desember 1949. Namun, muatan dalam Konstitusi RIS 1949 lebih banyak mencerminkan kepentingan politik pemerintah Belanda.
Dibandingkan dengan UUD 1945, Konstitusi RIS memuat prinsip-prinsip ketatanegaraan yang banyak berbeda dengan UUD 1945. Salah satu perbedaan itu yaitu mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dianut. Dalam UUD 1945, secara normatif yang dipilih sebagai bentuk negara adalah republik dan sistem pemerintahan yaitu presidensial. Sementara dalam Konstitusi RIS 1949, bentuk negara yang dicantumkan dalam konstitusi dan diterapkan yaitu federasi, sedangkan sistem pemerintahan adalah kombinasi sistem presidensial dan parlementer.
Berikut lembaga-lembaga negara menurut Konstitusi RIS :
a. Presiden
b. Menteri-menteri
c. Senat
d. DPR
e. MA
f. Dewan Pengawas Keuangan
Pasal 69 Konstitusi RIS 1949 menyebutkan bahwa Presiden dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh Pemerintah daerahdaerah bagian dalam negara RIS sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Konstitusi RIS. Presiden adalah sebagai Kepala Negara. Dalam hal pembentukan kabinet, Pasal 74 Konstitusi RIS mengatur bahwa Presiden harus membuat kesepakatan dengan orang-orang yang dikuasakan oleh daerah-daerah bagian untuk menunjuk 3 pembentuk Kabinet. Kabinet terdiri dari Perdana Menteri dan menteri-menteri.
Sama dengan UUD 1945, dalam konstitusi RIS 1949 juga tidak ada ketentuan yang jelas dan detail mengenai bagaimana impeachment dapat dilakukan. Karena sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem parlementer, maka impeachment biasanya dilakukan terhadap perdana menteri dalam kerangka pertarungan politik di parlemen. Pasal 72 Konstitusi RIS 1949 hanya menyebutkan bahwa Undang-undang federal mengatur pemilihan Presiden baru untuk hal apabila Presiden tetap berhalangan, berpulang atau meletakkan jabatannya. Pasal ini berarti menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai penggantian Presiden pada level undang-undang.
Tidak adanya aturan yang jelas mengenai impeachment tampak pula jika dilihat pada hak yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hak-hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Konstitusi RIS 1949 tampaknya memang diarahkan agar tercipta mekanisme checks and balances terhadap pemerintah. Namun hak-hak yang dimiliki DPR tersebut tidak termasuk hak untuk melakukan impeachment terhadap Presiden. Pasal 122 Konstitusi RIS 1949 justru menegaskan bahwa DPR tidak dapat memaksa Kabinet atau masing-masing menteri meletakkan jabatannya. Hak-hak DPR tersebut yaitu meliputi hak interpelasi (Pasal 120) dan hak angket (Pasal 121). Dalam konteks checks and balances tersebut, Pasal 148 Konstitusi RIS 1949 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengadili pada tingkat pertama dan tertinggi jika ada pejabat negara, termasuk Presiden, melakukan kejahatan dan pelanggaran jabatan serta kejahatan dan pelanggaran lain yang dilakukan dalam masa jabatannya. Namun ketentuan ini tidak mengatur lebih jelas apakah pengadilan oleh Mahkamah Agung itu termasuk untuk memberhentikan presiden dari jabatannya.
Karena penerapan Konstitusi RIS 1949 tidak berlangsung lama, selama periode penerapan itu tidak ada pengalaman praktik impeachment yang telah dilakukan. Namun, dengan tidak adanya ketentuan yang jelas dan detail mengenai alasan dan mekanisme impeachment, maka dapat diperkirakan seandainya terjadi impeachment ketika itu, para aktor-aktor politik akan terlibat dalam ketegangan konflik karena saling menafsirkan bagaimana impeachment dilakukan sesuai dengan kepentingan politiknya masing-masing. Adanya ketentuan dalam Konstitusi RIS yang memberi peran kerajaan Belanda dalam Negara RIS, dapat dipastikan seandainya terjadi impeachment akan menghadapi kompleksitas politik dan ketatanegaraan yang pelik.
Persis dengan apa yang terjadi dengan UUD 1945, nihilnya aturan yang jelas mengenai impeachment dalam Konstitusi RIS 1949 karena pemberlakukan konstitusi itu dimaksudkan untuk sementara waktu saja. Konstitusi RIS yang disusun dalam rangka Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949 itu pada pokoknya dimaksudkan sebagai UUD yang bersifat sementara. Karena itu Pasal 186 Konstitusi RIS menegaskan ketentuan agar Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pada dasarnya, perumusan Konstitusi RIS hanya dimaksudkan untuk kepentingan menciptakan bentuk negara serikat yang diinginkan oleh Belanda.